Kupang, mediantt.com – Walikota Kupang, Dr Jefri Riwu Kore, akan memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi PNS. Karena itu, Walikota Jefri menolak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru tahun 2018.
“Ada banyak honorer K2 yang belum diangkat, padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, sementara jumlah honorer sangat banyak, sehingga menghambat pengangkatan PNS. Karena itu, Pemkot Kupang tidak menerima CPNS baru tahun 2018,” jelas Walikota Kupang kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/1/2018).
Walikota yang populer dengan sapaan Jeriko ini mengaku, pemerintah pusat akan mengangkat K2 menjadi PNS bila tenaga honorer dikurangi atau dirasionalisasi. Rasionalisasi dilakukan dengan melihat tupoksi dan kinerja setiap honorer. Ini akan dikaji oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
“Rasionalisasi yang dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, sikap dan disiplin. Ini akan dilakukan oleh pimpinan masing-masing, yang nantinya akan dimasukkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah tidak bisa serta-merta memberhentikan para tenaga honor karena pertimbangan kemanusiaan. Sebab, banyak tenaga honor yang menggantungkan hidup dengan pekerjaan tersebut. Tapi di sisi lain, banyak honorer K2 yang tidak bisa diangkat karena jumlah honorer belum bisa dikurangi. Karena itu pemerintah harus melakukan kajian untuk menemukan jalan keluar yang tepat.
“Kami tidak serta-merta memberhentikan orang. Kasihan mereka bergantung dari pekerjaan itu, tetapi di lain pihak kami tidak bisa menahan untuk mengangkat K2 menjadi PNS karena mereka sudah sangat lama mengabdi,” tegas Jerikobyang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTT ini.
Menanggapi ini, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kupang, Livinston Ratu Kadja meminta Pemerintah Kota Kupang melakukan kajian sebaik-baiknya agar keputusan yang dikeluarkan ada keadilan. “Tidak boleh terburu-buru mengeluarkan keputusan yang nanti berakibat adanya ketidakadilan,” katanya.
Ia mengatakan, perlu ada rasionalisasi honorer yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap OPD. “Honorer jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dikaji dengan baik agar bisa lebih efisien. Sebab untuk gaji saja sudah miliaran, sehingga kerja mereka juga harus tepat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang ini.
Evaluasi Jalur Koenino
Di kesempatan berbeda, Walikota Jefri yang baru enam bulan memimpin ini, akan mengevaluasi jalau jalan utama di Koenino yang selalu padat dan macet karena bongkar muat dan parkiran yang semrawut.
“Kita akan kaji. Ga (tidak) boleh orang angkut-angkut barang di situ,” tegas Walikota Jefri beberapa waktu lalu, usai memberikan arahan pada Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Kota Kupang tahun 2018, di Hotel On The Rock Kupang.
Jefri mengatakan, sejak memimoin Kota Kupang, ia sudah mendapat banyak masukan dari masyarakat terkait kemacetan di jalan tersebut. Untuk itu, ia berjanji akan mengevaluasi aktivitas bongkar muat di wilayah pertokoan Koenino. Pasalnya, wilayah tersebut harus bebas dari kemacetan.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah akan menerapkan sistem bebas macet di wilayah itu. “Pelaku usaha hanya diperbolehkan menaruh contoh produk, barang-barang di simpan di gudang.Kita akan lakukan sosialisasi dan kajian bersama kepolisian, pemerintah setempat atau lurah dan tokoh masyarakat serta pemilik toko. Jadi kita akan kaji itu. Kita tidak langsung eksekusi,” tegas mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Secara terpisah, Ryan Djo, warga Koenino mengapresiasi langkah yang akan diambil Walikota Kupang. Menurut dia, lalu lintas di Koenino kian padat. Untuk itu, ia berharap pemerintah segera menertibkan kendaraan yang parkir dan bongkar muat di pertokoan Koenino.
“Saya tiap hari pergi pulang kantor lewat jalan Jenderal Soedirman Koenino, siang jam pulang kantor itu padat sekali. Banyak kendaraan parkir sembarangan. Ada juga yang bongkar muat. Kalau bisa ya, pemerintah tertibkan,” saran dia. (*/jdz)
