Polda dan Kejati NTT Abaikan Laporan Bengkel APPeK Soal Proyek Sekolah Yang Bermasalah

oleh -469 Dilihat

Vinsen Bureni

KUPANG, mediantt.com – Aparat Penegak Hukum (APH) diduga mengabaikan laporan pengaduan Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Perkembangan Kampung (Bengkel APPeK) terkait proyek rehabilitasi 17 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepada wartawan, Kamis (5/6), Direktur Bengkel APPeK, Vinsen Bureni mengatakan, proyek senilai Rp30,8 miliar itu dikerjakan oleh PT Debitindo Jaya pada tahun anggaran 2022/2023.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Bengkel APPeK, sejumlah bangunan hasil rehabilitasi tersebut dilaporkan ambruk dan rusak berat.

Menurut dia, hasil investigasi yang dilakukan sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), namun hingga kini belum ditindaklanjuti.

“Kami sudah laporkan hasil investigasi ke LKPP, Kejati NTT, Polda NTT, dan BPKP Perwakilan NTT. Namun, yang merespons hanya LKPP dan BPKP. Sedangkan Kejati dan Polda belum memberikan tanggapan,” ujar Vinsen Bureni.

Vinsen Bureni menyesali sikap diam dari dua institusi hukum tersebut. Dia berharap semua lembaga yang sudah menerima laporan pengaduan hasil investigasi harus memberikan tanggapan.

“Jadi kami harap Kapolda dan Wakapolda NTT yang baru bisa melanjutkan kasus ini, karena kondisi fisik dari 17 bangunan sekolah itu sangat memprihatinkan,” katanya.

Kejati NTT juga diminta segera merespons dan memproses kasus itu. Jika jaksa pun sedang melakukan investigasi, maka perlu juga disampaikan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Bengkel APPeK, kata dia, akan terus mendorong agar proses penanganan aduan ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Khususnya untuk keselamatan dan kenyamanan peserta didik di sekolah-sekolah penerima proyek rehabilitasi tersebut,” jelas Vinsen Bureni.

Bengkel APPeK juga berkomitmen untuk mengawal penggunaan anggaran publik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami ajak semua pihak untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pendidikan demi masa depan anak-anak Nusa Tenggara Timur,” tegasnya. (*/jdz)