Kupang, mediantt.com – Diskusi soal kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan RI dan RDTL terus dilakukan agar ada perhatian khusus dan lebih serius dari pemerintah. Rabu (29/4/2015), Fisip Undana bekerja sama dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, menggelar seminar sehari bertajuk “Strategi Pembangunan di Wilayah Perbatasan NTT-RDTL”, di Hotel Ima Kupang. Intisarinya, wilayah perbatasan RI-RDTL yang ada di NTT harus mendapat perhatian pemerintah pusat dan provinsi, karena ada kesenjangan kemajuan pembangunan antara wilayah perbatasan RI dan RDTL.
Pembicaranya, Asisiten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (BNPP), I Gede Suarjana, Dosen Undana Frans Gana, Dirut Bank NTT Daniel Tagu Dedo, H. Indra Asan (FICORP Group). Peserta seminar sekitar 150 orang, dan dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Beni Litelnoni.
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, wilayah perbatasan merupakan manifestasi dari negara Indonesia pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara khususnya. Menurutnya,
selama ini kita hanya lebih mencurahkan perhatian pada batas-batas darat, sementara batas-batas lautan kurang diperhatikan. Hal ini bisa menciptakan persoalan di lapangan terutama berkaitan dengan kekayaan di bawah laut.
Wagub menyebutkan beberapa persoalan mendasar di perbatasan seperti pengelolaan daerah perbatasan, minimnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya sarana dan fasilitas pendukung terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Akibatnya, daerah perbatasan rentan terhadap nilai-nilai maupun ideologi asing serta kejahatan-kejahatan transnasional seperti pemancingan gelap, imigran gelap dan human trafficking. “Karena itu, kami berharap agar seminar nasional daerah perbatasan dapat menghasilkan strategi nyata dalam membenahi persoalan-persolan di wilayah perbatasan sehingga daerah perbatasan menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan,” katanya
David Pandie, mewakili Rektor Undana mengatakan, problema yang terjadi di wilayah perbatasan yakni adanya kesenjangan sosial mulai dari aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan masyarakat negara RDTL, kesejahteraan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan jauh tertinggal, karena kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Akibatnya, jelas dia, ada kecenderungan masyarakat perbatasan melirik ke Timor Leste guna menggantungkan hidupnya. “Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, masyarakat perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Hal senada ditegaskan Frans Gana, dalam materinya tentang “Strategi Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan RI-RDTL ditinjau dari Perpektif Sosial Ekonomi”. Menurutnya, pembangunan sosial ekonomi di RDTL berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi NTT yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan RDTL. Beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah pendidikan yang masih rendah, angka kematian ibu tinggi, kemiskinan, produktivitas rendah, penularan HIV/AIDS cukup tinggi, human trafficking, dan investasi yang masih rendah.
“Jadi penting untuk memberikan perhatian serius untuk wilayah perbatasan ini dengan melakukan survey lapangan melalui metode kombinasi pendekatan, data sekunder dan primer, maupun Cross Section Data and Time Series Data,” tegasnya.
Wartawan Senior Kompas, Frans Sarong, dalam sesi dialog membenarkan buruknya infrastrukrur di wilayah perbatasan. Selain infrastruktur yang buruk, sebut dia, masyarakat Indonesia di perbatasan juga tengah dijajah Negara Timor Leste dari sisi telekomunikasi. Sebab, jangkauan jaringan komunikasi dari Timor Leste menjangkau sampai 10 KM ke wilayah Indonesia. Sebagai solusi, ia menawarkan agar penanganan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh satu lembaga yang memiliki otoritas sendiri. Misalnya oleh Badan Pengelola Perbatasan tanpa harus melibatkan sampai lima kementerian. Ini penting agar penanganan masalah perbatasan benar-benar terfokus dan pemanfaatan anggaran lebih efektif.
“Kalau memang melibatkan banyak kementerian ya, dokoordinir oleh badan pengelolah perbatasan. Jadi solusinya adalah adanya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola perbatasan. Itu yang harus menjadi rekomendasi kita,” tegasnya.
Sementara itu, Asisiten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (BNPP), I Gede Suarjana, mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan adalah membangunan Negara di balik hilir, yakni sama dengan membangun Ibu Kota Negara. Dalam pembangunan di daerah perbatasan bukan hanya meningkatkan pembangunan sarana prasarananya saja, tetapi juga pendidikan dan ideologi bangsa yang perlu ditingkatkan. “Perlu diimplementasikan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 UUD 45 demi memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umummnya,” katanya. (jdz)
