LEWOLEBA, mediantt.com – Pemerintah Kabupaten Lembata menggelar rapat koordinasi pada Senin, 24 November 2025, sebagai langkah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu dipimpin oleh Bupati P. Kanisius Tuaq dan dihadiri seluruh pemangku kepentingan, termasuk camat, kepala desa, hingga investor pembangunan SPPG 3T.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kanis Tuaq menegaskan, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan syarat mutlak keberlanjutan MBG di Lembata. Ia meminta seluruh peserta hadir tanpa diwakilkan, sebagai bentuk kesungguhan menjalankan program nasional tersebut.
“Program MBG tidak boleh terhenti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SPPG 3T. Semua harus hadir, menyampaikan progres, kendala, dan langkah perbaikan,” ujar Bupati Kanis.
Rapat yang diikuti 61 peserta ini membahas evaluasi perkembangan pembangunan SPPG, kendala teknis di lapangan, serta penyelarasan timeline pembangunan.
Para pimpinan OPD teknis, sembilan camat, 22 investor SPPG, dan 30 kepala desa dari wilayah terpencil duduk bersama untuk merumuskan strategi percepatan layanan gizi.
Pemerintah daerah menilai kehadiran lengkap seluruh unsur menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan SPPG bukan hanya agenda birokrasi, melainkan kerja gotong royong antar-sektor.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjuk PT Krakatau Sarana Properti sebagai investor pelaksana pembangunan SPPG 3T dengan 13 titik dapur MBG yang disetujui.
Menyikapi situasi ini, Bupati Kanis menekankan pentingnya pola koordinasi satu pintu agar seluruh proses berjalan disiplin dan tidak tumpang tindih. “Koordinasi harus satu komando melalui Sekretariat Bagian Kesra. Semua urusan teknis dan administratif dilaporkan ke sana,” tuturnya.
Sejumlah kendala teknis menjadi perhatian, termasuk akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air bersih, dan kesiapan lahan.
Para camat dan kepala desa melaporkan bahwa beberapa desa kesulitan menarik air bersih menuju titik dapur MBG.
Bupati Kanis meminta agar persoalan tersebut dibahas secara terbuka, termasuk opsi pelibatan investor untuk mendukung infrastruktur dasar jika desa belum mampu memenuhinya.
“Semua harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan ada hambatan yang dibiarkan berlarut,” katanya.
Terkait jadwal pembangunan, rapat mengusulkan pelaksanaan kick-off antara awal hingga pertengahan Januari 2026. Namun Bupati menekankan bahwa penetapan tanggal harus didasarkan pada kesiapan lapangan.
Ia juga menginstruksikan rapat evaluasi dilakukan rutin setiap bulan untuk memastikan progres tidak keluar dari target. “Kita tidak boleh asal tetapkan tanggal. Semua harus matang di lapangan dulu, baru kita tentukan kapan launching SPPG,” ujarnya.
Melalui rapat percepatan ini, Pemkab Lembata menegaskan ambisinya menjadi salah satu daerah percontohan Program MBG di Indonesia Timur.
Dengan konsolidasi kuat antara pemerintah daerah, BGN, investor, serta pemerintahan desa, Pemkab Lembata berharap pembangunan SPPG dapat selesai sesuai rencana dan membawa manfaat langsung bagi ribuan anak di wilayah terpencil. (Lakonawa/prokompimkablembata)
