KUPANG, mediantt.com – Partai Golkar yang di mata analis politik paling konsisten bekerja untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bertekad memenangkan pasangan ini. Karena itu, Partai Golkar NTT menargetkan Jokowi-Ma’ruf menang 85 persen suara di NTT.
“Secara nasional Partai Golkar telah mematok kemenangan Jokowi-Ma’ruf di angka 80 persen, maka Golkar NTT menargetkan Jokowi-Ma’ruf menang 85 persen suara di NTT,” kata Ketua Partai Golkar NTT, Melkiades Laka Lena kepada wartawan di T-More Hotel Kupang, Senin (7/1/2019).
Melki yang didampingi Wasekjen DPP Golkar Herman Hayong ini menggelar Jumpa Pers untuk menjelaskan pernyataan politik yang dihasilkan dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertema “Evaluasi Kinerja Politik 2018 dan Program Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019”.
Menurut Melki, Rakor di awal tahun 2019 ini, sesungguhnya menjadi upaya memanaskan mesin politik Golkar untuk memenangkan Pileg dan Pilpres tahun 2019. “Ini konsolidasi akhir untuk selanjutnya semua caleg konsentrasi bekerja di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing,” katanya.
Menurut Laka Lena, momentum konsolidasi ini untuk merumuskan langkah dan strategi serta menyatukan semua kekuatan agar bekerja memenangkan Golkar di Pemilu legislatif dan kemenangan Jokowi-Maaruf Amin.
Ia juga menjelaskan, Rakor yang melibatkan DPD II kabupaten/kota ini merekomendasikan beberapa point strategis dalam bentuk pernyataan sikap politik. Pertama, meminta agar Capres-Cawapres, caleg, politisi, simpatisan dan tim sukses pendukung untuk kedepankan kampanye yang sehat dan tetap menjaga nilai dasar kebangsaan; Pancasila dan NKRI.
Kedua, mendesak Bawaslu, KPU dan aparat hukum untuk bertindak tegas pada pelaku dan otak dari berbagai aksi politik identitas dan politik hoax.
Ketiga, memberi efek jera bagi pelaku, otak dalang dan Capres-Cawapres juga caleg yang suka memakai politik identitas dan politik hoax berkali-kali sampai pada tahap pembatalan pencalonan karena dampaknya sangat mengganggu ketertiban umum, dasar negara dan kelangsungan perjalanan NKRI.
Keempat, para pihak yang terlibat dalam penyebarluasan politik identitas dan politik hoax dihukum seberat-beratnya karena ulah mereka tidak jauh berbeda dengan penjahat korupsi, narkoba dan kemanusiaan. Hubungan persaudaraan dan tata sosial bisa rusak dan akhirnya membahayakan perjalanan negara bangsa kalau toleransi dan hukuman ringan selalu diberlakukan untuk kejahatan politik semacam ini.
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Golkar, Herman Hayong, menegaskan, Partai Golkar telah meminta seluruh kader terutama para caleg di semua tingkatan untuk menghindari politik kebohongan (hoax) demi menjaga kohesi sosial, apalagi hoax ini jauh dari esensi demokrasi.
“Pa Ketua Umum Partai Golkar dalam pidato akhir tahun 2018, telah dengan tegas bicara soal itu. Mari kita kerja secara cerdas untuk memenangkan Pileg dan Pilpres pada 17 April 2019. Hindari saling fitnah dan menebarkan hoax,” tandas Herman Hayong. (jdz)
