Rapat perdana seksi humas dan publikasi.
Di balik protes itu tersimpan pesan sederhana: media tidak meminta diperlakukan istimewa, tetapi ingin dihargai sebagai mitra yang bekerja menyampaikan informasi kepada publik.
MENJELANG peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali bersiap menggelar agenda rutin tahunan berupa Pameran Pembangunan, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 – 20 Agustus 2026. Panitia yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTT pun telah dibentuk, termasuk melibatkan sekitar 32 media, baik cetak, elektronik, maupun online dalam Seksi Humas, Dokumentasi, dan Publikasi.
Namun rapat perdana seksi tersebut di Aula Dinas Kominfo NTT, Rabu (29/7/2026), justru meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi para wartawan.
Rapat dipimpin Kabid Layanan E-Government Kominfo NTT Nini Kiak bersama Kabag Materi dan Komunikasi Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT Frans Tiran, didampingi staf pranata humas Ita Kana. Awalnya suasana berlangsung biasa saja. Agenda kerja dipaparkan secara sistematis dan dinilai cukup rasional.
Tetapi suasana berubah seketika ketika muncul satu kalimat singkat dari pimpinan rapat: “ini strategi kerja tanpa biaya”.
Kalimat itu seperti menghentikan udara di ruangan. Para jurnalis saling berpandangan. Maksudnya kemudian dijelaskan lebih konkret: tidak ada alokasi anggaran khusus untuk humas dan publikasi. Zero cost.
Bagi banyak wartawan, pernyataan itu bukan sekadar soal uang. Itu menyentuh rasa dihargai. “Kami datang karena diundang pemerintah. Kami diminta terlibat dalam kepanitiaan resmi. Tetapi ketika dikatakan tidak ada anggaran sama sekali untuk publikasi, kami merasa kerja jurnalistik dianggap tidak bernilai,” ujar salah seorang peserta rapat.
Kekecewaan itu semakin kuat karena pameran pembangunan merupakan agenda tahunan pemerintah yang tentu memiliki anggaran. Para wartawan pun mempertanyakan mengapa publikasi ‐-bagian penting dari penyebaran informasi kepada masyarakat–, justru tidak mendapat perhatian.
Beberapa peserta bahkan membandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang menggunakan jasa event organizer (EO) dengan nilai anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Dan, untuk gelaran pameran tahun 2026 ini, Pemprov NTT alokasikan Rp1,791 miliar, yang sedang dilelang untuk EO yang akan mengkaver gawe besar tersebut.
Mengutip laman expontt.com, besaran angka ini terungkap dari informasi yang tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) NTT melelang paket pekerjaan Belanja Jasa Persiapan, Penyelenggaraan Acara dan Jasa Artis untuk Pameran Pembangunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.791.950.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Data SPSE juga menunjukkan paket pengadaan tersebut dibuat pada 20 Juli 2026 dan saat ini berstatus Tender Ulang.
Pertanyaan pun mengemuka: jika EO mendapat alokasi besar, mengapa media tidak memperoleh ruang anggaran yang layak?
Hargailah Kerja Wartawan
Nada protes paling keras datang dari jurnalis seputar-ntt.com, Joey Rihi Ga. Dengan suara tegas ia menyebut kondisi itu sebagai bentuk minimnya penghargaan terhadap profesi wartawan.
“Ini pemerintah paling buruk karena tidak ada penghargaan terhadap kerja-kerja wartawan. Untuk EO ada biaya besar, tetapi untuk media tidak ada. Tolong sampaikan kepada pimpinan tertinggi di NTT agar memperhatikan hal ini. Hargailah kerja wartawan yang selalu disebut mitra pemerintah,” katanya.
Joey juga menyinggung pengalaman kerja sama media di Pemerintah Kota Kupang yang menurutnya masih menyediakan alokasi anggaran publikasi setiap tahun.
“Di Kota Kupang masih ada perhatian terhadap media, meski tidak semua media terakomodasi. Di tingkat provinsi justru tidak ada. Semoga Gubernur NTT bisa mendengar keluhan ini,” ujarnya.
Gugatan serupa disampaikan Linda Makandolu dari Timor Ekspres. “Masa kegiatan besar begini tidak ada biaya publikasi. Hargailah kerja media,” katanya singkat namun penuh emosi.
Tidak semua peserta bereaksi keras. Andi Sulabesi dari kupangmetro.com memilih nada lebih sejuk. Ia berharap pemerintah tetap mencari jalan keluar karena media telah dilibatkan secara resmi dalam kepanitiaan. “Kami percaya masih ada solusi atas keluhan teman-teman wartawan ini,” ujarnya.
Kadis Kominfo Tidak Hadir
Selain soal anggaran, ketidakhadiran Kepala Dinas Kominfo NTT, Drs. Adi E. Mandala, juga menjadi sorotan. Para wartawan menilai kehadiran pimpinan penting untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara langsung, apalagi undangan rapat ditandatangani oleh kepala dinas.
“Kadis yang mengundang, seharusnya beliau memimpin rapat ini. Kami berharap ada penjelasan langsung dari pimpinan,” kritik Joey.
Menanggapi berbagai kritik itu, Nini Kiak memilih menjawab dengan hati-hati. Ia berjanji seluruh masukan wartawan akan dirangkum dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kominfo serta Gubernur NTT.
“Teman-teman harus optimistis bahwa apa yang disampaikan dalam forum ini akan mendapat respons baik dari pimpinan. Kami akan melaporkan semuanya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
***
Rapat yang semula dijadwalkan membahas teknis publikasi akhirnya berubah menjadi ruang curahan hati para wartawan. Di balik protes itu tersimpan pesan sederhana: media tidak meminta diperlakukan istimewa, tetapi ingin dihargai sebagai mitra yang bekerja menyampaikan informasi kepada publik.
Pameran pembangunan boleh saja menjadi etalase keberhasilan pemerintah. Namun tanpa publikasi yang baik dan tanpa penghargaan terhadap para pekerja informasi, gawe besar itu berisiko kehilangan salah satu jembatan terpentingnya: kepercayaan dan partisipasi masyarakat. (jdz)
