NTT Resmi Miliki Prodi Dokter Spesialis, Gubernur Melki: Ini Solusi Nyata Atasi Krisis Anestesi

oleh -102 Dilihat

KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena resmi meluncurkan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis wilayah Bali, NTB, dan NTT (Bali–Nusra) di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana (Undana), Jumat (13/2/2026).

Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi penguatan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia, khususnya NTT yang selama ini menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis akibat kondisi geografis kepulauan.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan, kehadiran Prodi PPDS dan Subspesialis sangat relevan dengan kebutuhan riil masyarakat NTT. Ia menyebut, program ini merupakan tindak lanjut kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT yang sebelumnya disepakati di Labuan Bajo pada 28 Januari 2026.

Program yang diluncurkan meliputi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif serta Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi; dua bidang yang dinilai sangat krusial bagi NTT.

“Kita masih menghadapi keterbatasan dokter anestesi. Di NTT pernah terjadi penundaan operasi bahkan rujukan pasien hanya karena tidak ada tenaga anestesi. Di sisi lain, angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Karena itu, program ini adalah solusi nyata, bukan sekadar proyek akademik,” tegas Gubernur.

Ia berharap, putra-putri daerah yang menempuh pendidikan spesialis di kawasan timur Indonesia dapat kembali mengabdi di NTT. “Anak-anak NTT kini punya kesempatan lebih dekat untuk menjadi dokter spesialis. Harapan kami, mereka kembali dan membangun daerahnya sendiri,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan dan keberlanjutan program tersebut.

“Selama diberi amanah, kami akan bekerja cepat dan maksimal agar pelayanan kesehatan masyarakat meningkat. Program ini menjadi fondasi penting bagi sistem kesehatan yang lebih tangguh, merata, dan berkualitas,” katanya.

Rektor Undana, Jefri S. Bale, menyebut peluncuran ini sebagai momentum bersejarah bagi pendidikan kedokteran di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

“Hari ini kita berdiri di pintu sejarah pendidikan tinggi kedokteran di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Mandat melalui surat Dirjen Dikti Saintek adalah bentuk kepercayaan negara kepada Undana, Unram, dan Unud untuk memperkuat pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan SDM kesehatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kehadiran prodi ini tidak hanya untuk mencetak dokter yang unggul secara klinis, tetapi juga memiliki empati sosial.

“Di tengah kegembiraan akademik ini, kita tidak boleh menutup mata terhadap krisis kemanusiaan dan meningkatnya persoalan kesehatan mental di NTT. Undana harus hadir sebagai ruang aman dan solusi nyata. Kita ingin melahirkan dokter spesialis yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka dan berempati,” katanya.

Dalam waktu dekat, Undana juga mempersiapkan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Profesi Farmasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan kesehatan daerah.

“Kesehatan adalah fondasi pembangunan. Dengan melahirkan dokter spesialis dari rahim Undana, kita sedang memutus rantai keterbatasan akses kesehatan di wilayah kepulauan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Togar Mangihut Simatupang, menegaskan, program ini merupakan bagian dari visi Indonesia Sehat 2045 serta tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis.

“Kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, akselerasi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis menjadi prioritas nasional,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, hingga kini Kemdiktisaintek telah membuka 160 program studi baru, terdiri atas 128 Prodi Dokter Spesialis dan 32 Prodi Dokter Subspesialis. Penambahan tersebut dilakukan di 11 provinsi yang masih kekurangan dokter spesialis, termasuk NTT, Maluku, dan Papua.

Togar berharap, pemerintah daerah di kawasan Bali–Nusa Tenggara memberikan dukungan konkret berupa beasiswa, insentif, serta penguatan rumah sakit pendidikan.

“Kami juga menghimbau agar Rektor dan Dekan memastikan calon peserta didik kembali mengabdi di daerah asal, serta terjamin keselamatan dan kesejahteraannya melalui pendidikan yang bebas dari kekerasan. Semangat kolaborasi harus menjadi kunci agar sistem kesehatan akademik Bali–Nusra benar-benar berdampak bagi bangsa,” tegasnya.

Peluncuran program ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Gubernur NTT, Sekjen Kemdiktisaintek RI, dan Rektor Undana, serta penyerahan salinan Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Prodi PPDS dan Subspesialis Bali–Nusra kepada Undana, Unram, dan Unud.

Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Kepala LLDIKTI Wilayah XV Adrianus Amheka, Direktur Utama RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dr. Stefanus Dhe Soka, perwakilan Unram dan Unud, serta organisasi profesi kesehatan. (fara/jdz)