Gubernur NTT Melki Laka Lena sedang berdiskusi dengan Menteri Kependudukan, Rabu (19/3).
JAKARTA, mediantt.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pilot project untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem dan penanganan tengkes (stunting). Kemendukbangga/BKKBN menggandeng dua universitas dan sejumlah korporasi untuk terjun langsung ke NTT.
“Saya fokus ingin membuat sesuatu untuk NTT. Setelah bertemu Menristekdikti, kami mendorong Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk turun ke NTT melakukan riset dan melakukan sesuatu yang langsung untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendukbangga/Kepala BKKN Wihaji saat audiensi dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan para bupati se-NTT di Jakarta, Rabu (19/3/2025)
Wihaji mengatakan, sejumlah korporasi didorong ke NTT untuk membangun rumah layak huni, pengadaan air bersih dan menjadi orang tua asuh cegah stunting. Korporasi akan mengalokasikan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) untuk NTT.
Menurut Wihaji, Kemendukbangga memiliki sejumlah program dan alokasi anggaran untuk NTT. Saat ini, ada 4.328 tim pendamping keluarga (TPK) di NTT yang mencakup 13.242 orang. Ada 4.142 orang bidan, 4.376 orang kader PKK, dan 4.392 kader KB.
Banyaknya TPK di NTT dioptimalkan membantu 1,127 juta keluarga. Ada 331.116 keluarga di NTT berisiko stunting.
Sebagai bentuk komitmen untuk NTT, Mendukbangga Wihaji akan segera berkunjung ke NTT. Dan, Lembata menjadi kabupaten pertama yang akan dikunjungi Wihaji.
“Saya ingin nginap di desa dan kampung di Lembata. Di sana, kami mau melihat dari dekat kondisi masyarakat,” ujar Wihaji. (at/jdz)
