Gubernur Melki dan Wagub Asadoma saat coffee morning bersama wartawan.
TAHUN 2025 menjadi periode konsolidasi penting bagi Nusa Tenggara Timur (NTT). Stabilitas politik relatif terjaga pasca-Pemilu, pemerintahan berjalan tanpa gejolak berarti, dan berbagai program pembangunan mulai dieksekusi. Namun, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah mendasar, khususnya pada aspek tata kelola dan pemerataan ekonomi.
Sepanjang 2025, iklim politik NTT cenderung kondusif. Pemerintah daerah dan DPRD berupaya menjaga kesinambungan kebijakan, sementara konflik terbuka relatif minim. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai modal penting bagi pembangunan. Namun, stabilitas tersebut masih perlu diiringi penguatan kualitas demokrasi.
Sejumlah dinamika, termasuk polemik administratif dan perbedaan tafsir aturan di berbagai organisasi maupun lembaga, menunjukkan bahwa komunikasi politik dan kepastian prosedural masih perlu diperbaiki. Dalam beberapa kasus, tarik-menarik kepentingan elite kerap lebih menonjol dibandingkan dialog publik yang substantif.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya kolaborasi dan tata kelola yang bersih. “Stabilitas politik harus menjadi landasan untuk mempercepat pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam salah satu forum bersama media sepanjang 2025.
Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan yang moderat, meski implementasinya masih perlu konsistensi lintas sektor.
Secara makro, ekonomi NTT menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4–5 persen, didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Inflasi relatif terkendali, dan aktivitas UMKM mulai pulih seiring digitalisasi pemasaran dan layanan keuangan.
Namun, BPS juga mencatat bahwa persentase penduduk miskin NTT masih berada di atas 19 persen, menjadikan NTT tetap berada dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional.
Selain itu, angka stunting masih menjadi perhatian serius, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup.
BPS NTT juga dalam rilis resminya menegaskan bahwa tantangan utama NTT adalah “mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan NTT bukan pada absennya pertumbuhan, melainkan pada distribusi manfaatnya.
Sepanjang 2025, struktur ekonomi NTT masih ditandai ketergantungan tinggi pada sektor primer dan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah relatif sempit.
Di sektor pertanian dan peternakan, produksi komoditas seperti jagung dan sapi tetap menjadi andalan. Namun, minimnya hilirisasi menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal dinikmati masyarakat lokal. Program penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan telah berjalan, tetapi skalanya masih perlu diperluas agar berdampak signifikan.
Refleksi akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa NTT berada di jalur yang relatif stabil, tetapi belum sepenuhnya melaju cepat. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi merupakan capaian penting, namun keduanya harus terus diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar: kemiskinan, stunting, dan kemandirian ekonomi daerah.
Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga kondisi tetap aman, melainkan memastikan bahwa stabilitas benar-benar menjadi fondasi bagi perubahan yang dirasakan masyarakat luas. Dengan tata kelola yang lebih konsisten, kolaborasi yang terbuka, dan kebijakan yang berpihak pada nilai tambah lokal, NTT memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di tahun-tahun mendatang. (jdz)
