YOGYAKARTA, mediantt.com – Di tengah derasnya arus transformasi global dan dominasi teknologi digital, sebuah alarm peringatan dibunyikan dari jantung intelektual Yogyakarta. Forum 2045 menyelenggarakan sebuah perhelatan pemikiran bertajuk Orasi Epistemologi: “Kebebasan Epistemik sebagai Pilar Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.
Bertempat di University Club Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (26/2), acara ini menjadi ruang refleksi kritis bagi para akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat untuk membedah krisis pengetahuan yang sedang melanda Indonesia.
Acara yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. sebagai orator utama. Dalam paparannya yang tajam, Arie menyoroti fenomena “kolonialisasi pengetahuan” yang kian masif di tanah air. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang mengalami stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan akibat hegemoni rezim global yang mendikte kebijakan nasional dan menciptakan ketergantungan intelektual yang akut.
Salah satu poin krusial yang disampaikan Arie adalah kritik terhadap kondisi institusi pendidikan tinggi saat ini. Ia menilai kampus-kampus di Indonesia cenderung terjebak dalam labirin teknokrasi dan birokrasi yang kaku. Akibatnya, ruang gerak intelektual menjadi sempit dan universitas hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga ahli (expertism) yang sekadar melayani kepentingan pemerintah serta sistem pasar, alih-alih menjadi pusat pencerahan bangsa.
“Pengetahuan bukan hanya akumulasi teori dan pemikiran dari kampus, tetapi juga pengetahuan masyarakat yang berasal dari pengalaman dan cara bertahan hidup,” tegas Arie Sujito.
Baginya, kebebasan epistemologi adalah fondasi utama dari kedaulatan rakyat yang harus direbut kembali.
Erosi Kritis dan Ancaman ‘Epistemicide’
Senada dengan Arie, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih (Prof. Titik) dalam opening speech-nya mengingatkan bahwa erosi epistemologi tidak hanya berdampak pada level akademik, tetapi telah merambah ke sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ia menyayangkan belum adanya wacana serius mengenai dekolonialisasi serta pluralitas epistemologi di ruang-ruang publik Indonesia.
Kritik yang lebih spesifik datang dari Romo Charles Beraf SVD yang memperkenalkan istilah mengerikan: epistemicide. Istilah ini merujuk pada proses sistematis di mana bentuk-bentuk pengetahuan tertentu dinormalisasi dan dianggap sebagai kebenaran tunggal, sementara pengetahuan lainnya disingkirkan atau dimatikan. Charles menilai, manajerialisme pendidikan dan teknokratisasi kampus adalah kontributor utama yang memutus rantai hubungan antara dunia akademik dengan realitas masyarakat akar rumput.
Merekognisi Pengetahuan Lokal dan Melawan Algoritma
Kebebasan epistemik juga berarti memberikan pengakuan pada subjek-subjek yang selama ini dianggap “tidak ilmiah” oleh standar global. Panji Dafa Amrtjaya, S.Pi. menekankan pentingnya merekognisi pengetahuan yang lahir dari relasi ekologis dan praktik komunal.
“Pengetahuan seperti pengalaman petani membaca cuaca, nelayan melihat arah angin, atau komunitas adat penjaga hutan perlu direkognisi dan tidak hanya dihitung sebagai data semata,” ungkap Panji. Kemerdekaan epistemologi, dalam pandangannya, adalah cara untuk menghargai pengalaman hidup manusia sebagai sumber kebenaran yang sah.
Di sisi lain, tantangan baru muncul dari dunia siber. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo mengingatkan bahwa penjajahan masa kini tidak lagi bersifat fisik melalui moncong senjata, melainkan melalui penguasaan teknologi dan algoritma. Algoritma memiliki kekuatan besar untuk mendikte wacana dan mengarahkan opini publik, yang jika tidak disikapi dengan kritis, akan menjadi bentuk penjajahan baru terhadap pikiran manusia.
Diskusi semakin hangat ketika Yanuar Nugroho, Ph.D. membedah relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia menegaskan, pengetahuan tidak pernah bersifat netral; ia selalu berkelindan dengan struktur kekuasaan yang ada. Krisis demokrasi yang dialami Indonesia saat ini, menurut Yanuar, berakar pada stagnasi perkembangan pengetahuan di ruang publik.
Tokoh nasional Sudirman Said turut memberikan perspektif politik dalam sesi penanggap. Ia memandang momentum politik seperti Pemilu seharusnya menjadi sarana perbaikan siklus demokrasi. Ia mengajak para pemangku kekuasaan untuk kembali merenungkan makna hakiki dari kemerdekaan sebagai lawan dari penindasan, serta menyerukan gerakan kolektif untuk mengembalikan marwah bangsa.
Lima Pilar Resolusi Forum 2045
Sebagai penutup dari rangkaian orasi dan tanggapan, terdapat lima poin utama yang menjadi kesimpulan besar dalam acara ini:
* Krisis Epistemologi: Adanya erosi cara berpikir kritis yang secara langsung merusak kualitas demokrasi dan arah kehidupan bangsa.
* Dekolonialisasi dan Pluralitas: Urgensi untuk menghapus dominasi pengetahuan global yang mereduksi pemikiran asli bangsa, serta memperluas produksi pengetahuan di luar institusi formal.
* Moral Epistemologi: Kesadaran bahwa pengetahuan harus berdasar pada kepentingan kolektif dan basis moral, bukan sekadar alat kekuasaan.
* Kemandirian Rakyat: Kebebasan epistemologi dipandang sebagai mandat konstitusi dan basis penguatan demokrasi.
* Peran Akar Rumput: Pengakuan terhadap gerakan masyarakat sipil sebagai pemain kunci dalam memproduksi pengetahuan yang relevan.
Komitmen Berkelanjutan: Menuju Living Lab
Forum 2045 tidak berhenti pada retorika semata. Terbentuk komitmen untuk membangun jaringan epistemologi yang menghubungkan beragam pengalaman dalam semangat dialog yang setara. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pengembangan living lab; sebuah proses pembiasaan nilai-nilai epistemik dalam praktik kehidupan sehari-hari yang berakar pada keterbukaan dan tanggung jawab bersama.
Ketua Forum 2045, Pinurba Parama Pratiyudha, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kebebasan epistemik ini. “Besar harapan kami agar setelah orasi di Yogyakarta ini, kegiatan serupa dapat menjalar ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia guna membangkitkan kesadaran intelektual bangsa,” tegasnya.
Acara ini ditutup dengan semangat untuk merajut keberagaman Indonesia menjadi kekuatan kolektif, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Muhammad Baiquni, M.A., bahwa forum ini hanyalah langkah awal dari sebuah gerakan berskala nasional. (*/jdz)
