Kontrak Kerja Konstruksi 2025 Diteken, Dinas PUPR Dorong Infrastruktur Jadi Pengungkit PAD NTT

oleh -216 Dilihat

Gubernur Melki Laka Lena memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Kontrak Konstriksi dan Konsultan.

KUPANG, mediantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Penandatanganan (teken) Kontrak Konstruksi dan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2025, yang dilangsungkan pada Kamis (1/8) di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal mengejar fisik semata, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

“Jalan, jembatan, irigasi, bahkan kantor pemerintahan; semua harus punya peran strategis. Kita tidak bisa lagi hanya bangun demi seremonial. Infrastruktur harus produktif, menopang pariwisata, pertanian, peternakan, dan memperlancar distribusi ekonomi. Itulah cara kita tingkatkan PAD dengan berkelanjutan,” tegas Gubernur Melki dalam sambutannya.

Harus Berdampak Positif

Gubernur Melki menggarisbawahi pentingnya semangat kebersamaan, gotong royong, dan manfaat nyata bagi masyarakat dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.

Gubernur mengapresiasi kegiatan ini yang dinilai sebagai langkah awal yang baik dalam membangun ekosistem konstruksi yang sehat dan sinergis. “Ini kegiatan pertama setelah sekian lama yang mempertemukan semua pihak dalam suasana kebersamaan. Tepuk tangan untuk kita semua,” ujarnya.

Menurut dia, proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang berada di bawah Dinas PUPR, harus dikerjakan tidak hanya dengan profesionalisme, tetapi juga dengan semangat gotong royong.

Dia mengatakan, seluruh ekosistem pembangunan, mulai dari perencana, pelaksana, pengawas, hingga penyedia bahan baku, harus bergerak bersama dan menjunjung tinggi kualitas serta kepatuhan terhadap aturan.

“Yang paling penting, proyek ini harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Baik bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan, maupun masyarakat di wilayah tempat proyek dilaksanakan,” tegasnya.

Gubernur juga mengenang saat-saat sulit ketika banyak pelaku usaha jasa konstruksi mengeluhkan kondisi efisiensi anggaran. Namun dengan tekad dan semangat pantang menyerah, kini situasi mulai membaik.

“Jangan menyerah, karena selalu ada terang di ujung jalan. Hari ini adalah buktinya,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Selain jajaran PUPR, acara ini turut dihadiri oleh perwakilan DPRD, sektor jasa keuangan, kesehatan, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Politisi Partai Golkar itu berharap, dengan keterlibatan lintas sektor, proyek-proyek ini bisa dikawal dari awal perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi akhir. Ia juga menambahkan bahwa akan ada pendampingan teknis dan pembekalan bagi para pihak yang terlibat.

“Saya berharap agar kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder bisa mendorong tercapainya visi NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” terangnya.

Dia menambahkan, pembahasan anggaran untuk tahun depan juga tengah berlangsung di Jakarta, termasuk usulan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari rencana pembangunan berkelanjutan di wilayah NTT.

Kepala Dinas PUPR NTT, Benny Nahak, dalam laporannya menyebutkan bahwa total 139 paket pekerjaan telah resmi dikontrak, terdiri dari 74 paket konstruksi dan 65 paket pengawasan dengan nilai total mencapai Rp 74 miliar.

Secara simbolis, dua kontrak ditandatangani dalam acara tersebut. Pertama, paket pekerjaan fisik berupa Penanganan Long Segment Ruas Jalan Seba – Ege di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp 1.550.614.600 oleh CV. Perdana. Kedua, kontrak pengawasan teknis proyek tersebut oleh PT. Bapta Perkasa Konsultan dengan nilai Rp 99.900.000.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mendorong pelaksanaan proyek yang profesional, transparan, dan akuntabel,” jelas Benny Nahak.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekda Provinsi Kosmas D. Lana, Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. (*/jdz)