KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menelusuri kembali proyek-proyek mangkrak peninggalan pemerintahan sebelumnya untuk dievaluasi dan dihidupkan kembali guna mendorong perputaran ekonomi daerah.
Langkah ini bertujuan untuk dilakukan evaluasi bersama, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pihak luar agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan dan memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di NTT.
“Kita cek kembali semua proyek, baik yang sedang berjalan di masa Melki–Johni maupun yang berasal dari gubernur sebelumnya. Yang mangkrak atau tidak terurus, kita coba putar kembali. Kita bisa ajak pihak luar bekerja sama supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Melki dalam rapat bersama pimpinan OPD, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, upaya ini menjadi salah satu strategi untuk menggerakkan ekonomi daerah, selain melakukan rasionalisasi program di masing-masing OPD.
Gubernur juga mengingatkan seluruh OPD untuk lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran, mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Menjadi catatan kita semua, karena kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, kita harus membatasi pengeluaran hanya untuk hal-hal yang benar-benar prioritas, serta mengantisipasi kemungkinan adanya kebijakan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya rasionalisasi program sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim keuangan.
“Masing-masing OPD harus memperbaiki dulu rencana belanja dan programnya. Rasionalisasi ini penting agar kita lebih cermat dalam penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bagian dari langkah penghematan di tengah situasi yang tidak mudah,” jelasnya.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah program unggulan Melki–Johni, seperti NTT Mart, Meja Rakyat, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Gubernur meminta agar program-program tersebut didokumentasikan dengan baik sebagai bahan publikasi, guna membangun optimisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (*/jdz)
