Gubernur Melki Laka Lena dan Kepala BPKP NTT Kapsari.
KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen membuka pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan partisipatif, sekaligus menargetkan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,8 triliun pada 2026.
Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif “Kupang Menyapa” yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang dengan topik Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT, Rabu (21/1/2026), di Kantor RRI Kupang.
Dialog tersebut menghadirkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Kapsari, sebagai narasumber.
Kapsari menegaskan, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata akuntabilitas publik. Ia menyebut tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah, yakni transparansi, partisipasi, dan keterukuran (measurable).
Senada, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka ruang publik sejak tahap awal pembahasan anggaran.
“Sejak proses pembahasan, ruang publik sudah terbuka. Di internal pemerintah kami undang para pihak untuk berdiskusi. Pembahasan dengan DPRD juga dapat diakses publik. Untuk isu-isu yang sensitif dan berpotensi hukum, kami berkonsultasi dengan BPKP, BPK, serta aparat penegak hukum,” ujar Gubernur Melki.
Ia menambahkan, seluruh anggaran harus melibatkan partisipasi publik, terdokumentasi secara administratif, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan risiko hukum.
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Melki adalah upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan pada transfer pusat, menurutnya, harus dikurangi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun lalu PAD NTT mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini kita targetkan naik menjadi Rp2,8 triliun,” ungkapnya.
Dengan PAD yang kuat, pemerintah provinsi memiliki ruang lebih besar untuk mengeksekusi program-program aspiratif masyarakat yang tidak terakomodasi oleh anggaran pusat.
Menanggapi pertanyaan warga terkait peluang produk lokal dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Melki menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Ia menyayangkan masih banyak bahan baku, seperti telur dan daging, yang didatangkan dari luar NTT.
Menurutnya, berbagai program nasional bernilai triliunan rupiah—seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni—harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat bawah di NTT.
Terkait potensi korupsi, Gubernur Melki mendorong ASN memiliki jiwa kewirausahaan (birokrat entrepreneur) sebagai pendekatan pencegahan.
“Kita dorong potensi-potensi usaha masyarakat yang selama ini tidur. Masih banyak peluang ekonomi yang bisa dikelola dengan baik melalui pola kewirausahaan,” katanya.
Sementara itu, Kapsari menyatakan BPKP akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui Laporan Eksekutif Daerah yang dinilai oleh BPKP Pusat. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur Melki yang langsung menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan.
Menutup dialog, Gubernur Melki mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal komunikasi, salah satunya “Meja Rakyat: Melki-Johni Melayani Rakyat”, yang dapat diakses melalui WhatsApp maupun secara langsung di Sekretariat Meja Rakyat, Kantor Gubernur NTT, pada hari kerja. (mario/jdz)
