KUPANG, mediantt.com – Partai Golkar NTT kembali menggelar Rapat Konsolidasi Organisasi sebagai upaya penyegaran, terutama menuju Musyawarah Daerah (Musda) Golkar. Ketua Golkar NTT, Melkiades Laka Lena, yang juga Gubernur NTT, dalam arahan politiknya menyatakan bersedia untuk menahkodai Partai Golkar NTT lagi. Tapi dia juga meminta agar harus siapkan juga plan b jika tidak ada restu dari Ketua Umum Golkar.
Rapat konsolidasi organisasi Partai Golkar NT ini melibatkan seluruh jajaran DPD II se-NTT, termaauk anggota fraksi DPRD NTT dan kabupaten/kota, bertempat di Hotel Sahid T-More, Kupang, Selasa (13/5/2025).
Dalam arahan politiknya, Melki Laka Lena yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini, menjaskan capaian Partai Golkar di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
Menurut Melki, hasil perolehan kursi DPRD dan DPR RI cukup memuaskan, sejalan dengan kemenangan Golkar dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Namun, ia juga mengakui hasil Pilkada tingkat kabupaten/kota belum sesuai harapan.
“Urusan Pilkada, walaupun menang Pilgub, tapi banyak kalah di bupati,” ujar Melki.
Selain evaluasi pencapaian pileg dan pilkada, Melki Laka Lena juga menyinggung dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTT. Dia berterima kasih kepada para Ketua DPD II yang telah mendukungnya untuk kembali maju sebagai Ketua DPD I.
“Kalau aturan mengizinkan, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Tapi setelah konsultasi dengan sejumlah pihak, kayaknya saya pilih di Jakarta saja, biar di NTT ada regenerasi,” tegasnya.
Melki menyebut sejumlah nama potensial yang dinilai layak memimpin DPD I Partai Golkar NTT ke depan, seperti anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng, Umbu Rudi Kabunang, Gavriel Novanto, serta kader Golkar lainnya di NTT.
Melki juga mengingatkan, posisinya sebagai Waketum DPP Golkar amat stratagis, sehingga amat disayangkan jika posisi itu harus ditinggalkan. Sebab, akan ada risiko jabatan strategis itu diambil oleh kader dari provinsi lain.
“Saya siap kembali jadi Ketua Golkar NTT, tapi semua tergantung regulasi. Kalau saya lepas posisi di DPP, bisa-bisa digantikan oleh orang dari luar NTT. Rugi kita kalau begitu,” ujarnya.
“Namun kalau ada diskresi dari Ketua Umum dan partai mengizinkan, saya siap maju. Tapi tetap harus disiapkan plan B, siapa yang akan dicalonkan nanti,” tambahnya.
Melki juga meminta pelaksanaan Musda DPD II se-NTT dilakukan secara demokratis dengan menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mufakat. “Kompetisi silakan, tetapi tetap kedepankan musyawarah untuk mufakat,” ujarnya.
Melki juga mengingatkan seluruh pengurus untuk mulai mempersiapkan Caleg sejak dini, khususnya menghadapi Pemilu 2029. Dan memberi ruang partisipasi bagi perempuan dan generasi muda. (jdz)
