Melki Laka Lena dan Inche Sayuna ketika memimpin rapat virtual, Minggu (4/7).
KUPANG, mediantt.com – Menyikapi angka kenaikan covid-19 yang melonjak tidak wajar saat ini, Partai Golkar NTT kembali merapatkan barisan untuk bergerak lagi mencegah meluasnya virus ini. Seluruh jajaran Golkar terutama fraksi diinstruksikan segera menghentikan kegiatan yang mengumpulkan orang.
“Golkar harus bergerak lagi. Karena kita akan kedatangan tamu covid dengan skala yang lebih besar. Kenaikan sudah di luar batas wajar. Kasus di Jakarta bisa terjadi di NTT, ini soal waktu saja. Karena itu saya instruksikan seluruh fraksi dan kader Golkar di semua tingkatan untuk mulai melakukan PPKM darurat. Hentikan segera seluruh kegiatan yang mengumpulkan orang,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam rapat virtual bersama pengurus Golkar NTT dan Kabupaten/Kota, Minggu (4/7/2021).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan agar seluruh kegiatan adat, gerejani dan pesta juga acara lainnya harus distop. “Golkar harus bisa menjaga agar aktifitas orang dalam berbagai urusan harus dihentikan. Kita bantu pemerintah daerah; provinsi dan kabupaten/kota, agar perlu ada Perbup atau Pergub. Jangan lagi ada kompromi. Kita dukung pemerintah dan TNI/Polri untuk hentikan dan membatasi kerumunan orang,” tegas Laka Lena.
Dia juga mengingatkan bahwa keselamatan warga NTT dari Covid-19 juga ada di tangan Golkar. Karena itu, segera lakukan pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik yang mengumpulkan orang. “Kita cegah agar tidak ada korban lagi. Kita hindari agar tidak terjadi kehabisan oksigen, dll,” kata Laka Lena.
Soal anggaran, dia mengusulkan agar fraksi Golkar di semua tingkatan membantu agar refocusing anggaran tidak bertentangan dengan regulasi Permendagri. “Baca baik-baik aturan untuk dilaksanakan dengan baik. Kita bantu pemerintah; gubernur dan bupati/walikota untuk cegah di hulu dengan membentuk poskoh bersama mencegah Covid-19,” kata Melki.
Gunakan Silpa
Soal anggaran untuk penanganan Covid-19 yang makin eskalatif saat ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, mengatakan, salah satu opsi saat ini adalah penggunaan dana Silpa untuk penanganan Covid-19 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Andalan kita saat ini adalah gunakan dana Silpa tetapi menunggu perubahan,” kata Hugo.
Sementara itu, Inche Sayuna mengatakan, sudah dua kali Pemprov NTT melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Pertama sebesar Rp800 miliar. “Pilihan saat ini adalah dana Silpa tapi baru bisa dilakukan saat perubahan anggaran 2021. Pemerintah sudah bersurat ke pimpinan DPRD NTT untul gunakan anggaran sebelum perubahan. Kita (DPRD) akan segera bahas itu,” kata Inche yang juga Wakil Ketua DPRD NTT ini.
Dia menambahkan, saat ini pula semua SKPD di provinsi juga sudah melakukan refocusing untuk tahap kedua sekitar Rp 40 miliar lebih. “Kita DPRD akan ketat agar dana refocusing itu digunakan secara baik dan tepat sasasan karena pada tahap satu ada temuan penyimpangan oleh BPK,” tegas Inche.
Anggota Fraksi lainnya, Yohanes Derosari juga menambahkan, saat ini kemampuan APBD NTT amat sulit sehingga alternatif yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan dana Silpa. Juga, penjadwalan ulang kembali program dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), meski banyak yang sudah membelanjakan anggarannya. (jdz)
