Jubir Fraksi Demokrat Astria Blandina.
KUPANG, mediantt.com – Kendati pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 3,73%, Fraksi Demokrat menilai capaian itu belum cukup mengurangi angka kemiskinan. Dalam sidang paripurna DPRD, mereka mendorong arah pembangunan baru yang berbasis potensi daerah seperti perikanan, tenun, dan peternakan.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Rabu (5/62025).
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dan solusi perbaikan.
Dalam pandangan politik yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Astria Blandina Gaidaka, disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi alat evaluasi yang jujur dan akuntabel atas kinerja pemerintahan daerah.
“WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Astria.
Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang hanya 44,80 persen, meski total pendapatan daerah mencapai Rp4,83 triliun atau 96,75% dari target.
Fraksi mendorong reformasi sistem retribusi dengan pendekatan digital serta penguatan sektor lokal yang belum tergarap optimal, seperti pariwisata agro dan BUMDes.
Di sisi belanja, Fraksi mencatat realisasi belanja daerah sebesar 91,76% dan adanya surplus anggaran sebesar Rp100,1 miliar.
Namun, penurunan belanja modal hingga 14,06% menunjukkan masih adanya proyek strategis yang tidak berjalan maksimal.
Fraksi juga mendorong perbaikan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan sistem peringatan dini bagi program-program rawan gagal serap.
Kritik Perencanaan Anggaran dan SILPA
Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi Rp262,8 miliar, meningkat lebih dari 100% dari tahun sebelumnya, menurut Fraksi Demokrat menunjukkan lemahnya perencanaan dan penyerapan.
Fraksi pun mengusulkan adanya audit atas sumber SILPA dan pembuatan SILPA Tracking Dashboard sebagai sarana pemantauan publik.
Sementara itu, meski nilai aset daerah naik menjadi Rp12,3 triliun, Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya memastikan aset tersebut produktif.
Mereka mendorong sertifikasi aset tidak bergerak serta audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kemungkinan merger atau likuidasi BUMD yang tidak produktif.
Masalah Ekonomi Makro dan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 3,73% dinilai belum memadai, terutama karena masih di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 19,48%.
Fraksi Demokrat mendorong strategi berbasis potensi lokal seperti perikanan, tenun ikat, peternakan, dan hortikultura.
Selain itu, mereka juga mengusulkan pembentukan lembaga pengelola dana desa di tingkat provinsi untuk mempercepat pembangunan ekonomi komunitas.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi mencermati ketergantungan terhadap pinjaman, dengan pengeluaran untuk cicilan utang mencapai Rp163 miliar.
Mereka menuntut adanya kajian fiskal jangka panjang dan audit publik atas penggunaan pinjaman PT SMI.
SPI dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Fraksi Demokrat menyatakan keprihatinan terhadap catatan BPK tentang belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Mereka mendesak pembentukan Tim Monitoring Eksternal Independen dan integrasi sistem keuangan antar OPD berbasis teknologi informasi.
Fraksi Partai Demokrat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma atas 100 hari pertama masa jabatan dan mengharapkan pemerintahan baru mampu melanjutkan capaian positif serta memperbaiki kelemahan struktural fiskal.
“Kami percaya visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan yang harus diwujudkan secara inklusif dan berpihak pada rakyat,” ujar Astria dalam pidatonya.
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dibahas lebih lanjut, dan menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif. (*/jdz)
