KEFAMENANU – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dibawah kepemimpinan Raymundus Sau Fernandez dan Wakil Bupati, Alosyius Kobes, memasang target bahwa di tahun 2021, semua rumah yang tidak layak huni akan dituntaskan. Berdasarkan data BPS, dari 63 ribu kepala keluarga (KK) ada sekitar 48 ribu KK belum memiliki rumah yang layak huni.
“Data yang kita peroleh dari BPS ada sekitar 48 ribu kepala keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendata semuanya,” kata Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez kepada wartawan di Kefamenanu, belum lama ini.
Bupati Ray menjelaskan, pada tahun 2017-2021 akan membangun 30.038 rumah layak huni untuk masyarakat di daerahnya yang selama ini kondisi rumahnya belum memadai dan sebagian besar masih memprihatinkan. “Tahun ini kami akan merampungkan pendataan dan setelah itu akan mulai tahapan pembangunan dari 2017-2021,” katanya.
Menurut Bupati dua periode ini, pembangunan rumah layak huni tersebut sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dana bantuan akan ditransfer dari kas daerah langsung ke rekening penerima bantuan sehingga proses pembangunan diharapkan bisa lancar dengan pola kerja bersama,” katanya.
Ia juga mengatakan, konsep pembangunan yang diterapkan ialah tuntas desa, tuntas kecamatan, dan tuntas kabupaten, dan tidak dilakukan secara cicil karena akan menimbulkan kecemburuan sesama masyarakat.
“Saat ini kami sedang melakukan pendataan mengenai kondisi rumah warga dengan pembagian berdasarkan kategori warga yang tidak memiliki rumah atau rumah darurat, rumah bebak, dan setengah tembok,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pembangunan akan diadakan secara bergotong-royong dari masyarakat yang menerima bantuan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tukang bangunan, namun hanya mendatangkan bahan bangunan melalui dana yang diperoleh. “Pola kerja gotong royong akan diterapkan secara berasama-sama sehingga tidak ada sentimen yang muncul di kalangan masyarakat penerima, selain itu akan lebih menghemat biaya pembangunan karena tidak perlu bayar tukang,” katanya.
Ia berharap, kebutuhan rumah-rumah warga yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di kabupatennya bisa terpenuhi sehingga masyarakat bisa tinggal secara layak dan bisa melakukan hal-hal lain lain untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau rumah sebagai salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat sudah bisa memadai, maka masyarakat tinggal berpikir hal-hal lain yang mampu meningkatkan kesejahteraannya tanpa dibebani dengan tempat tinggal,” tegas Bupati Ray.
Ia juga menyebutkan, jumlah angka kemiskinan di TTU masih tinggi, dimana pada 2010 lalu sekitar 65,62 persen, namun di tahun 2014 turun menjadi 34,32 persen. Salah satu penyebab angka kemiskinan menurun karena program pemerintah daerah seperti padat karya pangan (PKP) dan Sari Tani yang digulirkan kepada masyarakat tepat sasaran, walaupun ada kejanggalan di lapangan. (ant/jdz)
Foto : Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez
