Agustinus Tulasi, SH
KEFAMENANU, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar DPRD TTU mulai agak cerewet meminta Bupati TTU David Djuandi dan Wabup Esabius Binsasi, untuk segera mengisi jabatan tinggi pratama di sejumlah OPD yang selama ini berstatus pelaksana tugas (Plt).
“FPG DPRD mendesak Pemkab TTU segera menyiapkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memadai untuk mengisi jabatan tinggi pratama yang sejak dahulu kala berstatus Plt di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai eselonering dan golongan kepangkatan sebagaimana diatur dalam PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS,” desak Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD TTU, Agustinus Tulasi, SH, kepada mediantt.com, Kamis (1/4/2021).
Dia menjelaskan, pengisian jabatan-jabatan ini sangat urgen mengingat selama ini bertahun-tahun pimpinan OPD tertentu hanya diisi dengan jabatan Plt. “Bagaimana mungkin dinas/badan yang dipimpin dapat berjalan dengan baik bila Plt menjabat hingga 1 instansi lebih. Jelas dalam tata kelola pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan tidak efektif dan efisien,” kritik Agus.
Menurut mantan pengacara ini, pengalaman menunjukkan bahwa Kabupaten TTU mendapat label tertinggi sebagai kabupaten yang paling banyak pejabat Plt dalam jabatan struktural. “Mulai dari jabatan Sekda yang hingga hari ini belum defenitif, ada lagi Kepala Dinas merangkap Asisten, kepala dinas merangkap Plt kepala dinas, dll. Belum lagi jabatan kabid tapi bertindak melebihi bupati. Ini keberlanjutan dari kepemimpinan lama yang harus segera diputus mata rantainya,” tandas Agus, kandidat Wakl Ketua I ini.
Karena itu, menurut Agus, tugas besar pemerintahan saat ini adalah bagaimana memperbaiki dan menata birokrasi yang baik. “Mesin birokrasi baik maka wajah pemerintahan akan membaik pula. Dan, harmonisasi eksekutif dan legislatif harus baik sehingga dapat bersatu membangun TTU dengan slogan nekaf mese ansaof mese. Satu hati dan satu pikiran, bukan satu jalan kiri dan satu jalan kanan. Mana daerah mau maju kalau hal ini terus berlanjut,” tegas Agus, mengingatkan.
PAD Rendah
Agus juga menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) dan postur APBD TTU tahun anggaran 2021 yang tergolong rendah, sehingga dibutuhkan SDM pemimpin yang “the right man on the rigth place”, bukan suka tidak suka atau “like and dislike”. “Kepastian pejabat definitif ini untuk memaksimalkan peran dinas dan badan yang dipimpin agar target program dan kegiatan dapat tercapai sesuai anggaran yang tersedia. Juga untuk meminimalisir angka Silpa yang membengkak setiap akhir tahun anggaran, yang berdampak pada menurunnya dana stimulan dari pemerintah pusat,” saran mantan aktifis PMKRI Kupang ini.
Untuk itu, sambung Agus, Fraksi Partai Golkar DPRD TTU mendesak pemerintah segera melakukan peningkatan kapasitas ASN dan memaksimalkan peran Baperjakat dalam melakukan tugas seleksi secara tepat dan benar. “Yang mampu dipakai, yang minim SDM perlu rotasi demi penyegaran dan promosi,” katanya. (jdz)
