Walikota dr Chriatian foto bersama peserta Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029.
KOTA KUPANG, mediantt.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang ini berlangsung di Hotel Neo Kupang, Kamis (10/4).
Hadir antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius Replita Lega, SH, para asisten dan staf ahli Wali Kota Kupang, Tim Ahli RPJMD Kota Kupang yang diketuai Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D, para pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Kupang, pimpinan lembaga keagamaan, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas Tuli Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum konsultasi ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai amanat Pasal 75 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Forum ini menjadi ruang diskusi yang penting dalam menghimpun masukan publik guna menyempurnakan rancangan awal RPJMD. Visi dan misi kepala daerah harus diwujudkan melalui prinsip pelayanan publik yang memberikan kepuasan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Wali Kota.
Dia menjelaskan, dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029, terdapat sejumlah indikator ekonomi makro sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan. Antara lain pertumbuhan ekonomi Kota Kupang yang meningkat dari 4,05 persen di tahun 2023 menjadi 4,83 persen pada 2024. Laju inflasi juga menurun dari 2,21 persen menjadi 1,53 persen. PDRB per kapita atas harga berlaku naik dari Rp61,13 juta pada 2023 menjadi Rp64,81 juta di tahun 2024.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif, dari 82,77 pada 2023 menjadi 83,21 pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,02 dan Provinsi NTT sebesar 69,14. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 8,61 persen menjadi 8,24 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional (8,57 persen) dan Provinsi NTT (19,02 persen).
Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk percepatan pembangunan di Kota Kupang. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga agama, komunitas sosial, serta pemerintah pusat dan provinsi, pembangunan bisa berhasil. Seperti pepatah Latin mengatakan: Ubi concordia, ibi victoria — di mana ada persatuan, di situ ada kemenangan,” ujarnya.
Dia juga mengutip filosofi kepemimpinan sebagai penutup sambutan, “Kapal paling cantik adalah yang berada di dermaga, tapi kapal tidak diciptakan untuk berdiam di dermaga. Ia diciptakan untuk mengarungi lautan. Begitu pula forum ini, bukan untuk berlabuh, tapi berlayar menghadapi tantangan demi kemajuan Kota Kupang”.
dr. Christian Widodo juga menyatakan bahwa masa depan pemerintahan di Kota Kupang harus berorientasi pada pelayanan. “Pemerintah tidak hanya memerintah, tapi melayani sepenuh hati. To govern is to serve. Saya mungkin tersenyum dalam berkomunikasi, tetapi tetap tegas dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Wali Kota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk komunitas tuli beserta juru bahasa isyarat, media, akademisi, tim KLHS RPJMD, tokoh agama, serta seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda F. Nange, ST, MT, disebutkan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
“Tujuan forum ini adalah menjaring aspirasi, harapan, dan masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Kupang,” jelasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari tim ahli terkait arah dan strategi pembangunan daerah, serta analisis terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Diskusi interaktif juga digelar sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran terhadap dokumen RPJMD yang sedang disusun. (nitha/jdz)
