Oleh : Kandidatus Angge, Koordinator Provinsi NTT P3MD – Kementerian Desa PDTT
ADALAH Bencana nonalam yang berupa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi alasan utama bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran berupa penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) bagi keluarga miskin di desa. Tentunya dengan prasyarat sederhana dan tidak menyulitkan bagi relawan desa dalam melakukan Pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan basis pendataan adalah Kepala Keluarga (KK) bukan orang perorang.
Berdasarkan Permendesa No 6/2020 yang merupakan perubahan atas Permendesa No 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 mensyaratkan Penerima BLT DD adalah keluarga miskin di desa yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 dengan tiga kriteria utama yaitu keluarga yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, belum pernah terdata sebagai penerima PKH, BPNT atau Program Bantuan Sosial lainnya serta keluarga yang sedang mengalami sakit kronis/menahun. Setiap keluarga yang layak mendapatkan BLT DD akan menerima Rp.600.000; per bulan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni.
NTT dengan jangkauan di 21 kabupaten, 292 kecamatan dan 3.026 desa dengan jumlah dana desa mencapai Rp. 3.081.711.243.000 di tahun 2020, secara kuantitatif dengan skema penganggaran BLT berbasis prosentasi maka secara kumulatif akan teralokasi BLT DD sebesar Rp. 953.518.722.655. Akan tetapi besaran alokasi BLT ini bisa bertambah atau berkurang sesuai tingkat jumlah Rumah Tangga Miskin yang terdata dan diputuskan dalam forum Musyawarah Desa Khusus.
Sampai dengan minggu pertama bulan Mei 2020, NTT telah menyalurkan BLT DD bagi 7.395 KK Miskin dengan nilai sebesar Rp. 4.473.000.000, yang tersebar di 87 Desa di 10 kabupaten. Angka ini masih sangat kecil kerena masih banyak desa yang sedang berproses dalam validasi dan verifikasi data antara Hasil Pendataan Riil dengan DTKS, yang selanjutnya untuk ditetapkan oleh kepala desa dan mendapatkan pengesahan dari bupati. Proses ini ternyata cukup memakan waktu dan bahkan harus menunggu hasil final DTKS untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos.
Sebagai gambaran bahwa pelaksanaan pendataan KK miskin berbasis RT dimulai sejak Minggu kedua bulan April dan progress pencapaian sudah mencapai 2.381 desa dari 3.026. Target pendataan KK miskin ini akan selesai di minggu kedua bulan Mei.
Bahwa Bapak Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Halim dalam rilis resmi di setiap kesempatan mengingatkan agar jangan hanya kerena administrasi dari KK miskin tidak tersedia, kemudian menjadi alasan untuk mereka tidak mendapatkan BLT DD. Kepala Desa jangan pelit memberikan BLT DD bagi KK miskin yang terdampak. Bantu warga miskin. Jika mereka tidak memiliki KTP, KK namun jika dalam forum musyawarah desa khusus dinyatakan bahwa mereka adalah warga dalam desa maka kepala desa cukup membuat surat keterangan penduduk dan diajukan ke bupati untuk mendapatkan pengesahan. Dana Desa adalah dana transfer pusat langsung ke desa. Jangan sampai ada yang mempersulit.
Sebagai koordinator Provinsi NTT mengajak semua pihak agat turut membantu para relawan di tingkat desa agar data yang dihasilkan betul-betul mencerminkan riil di lapangan sehingga nantinya yang akan menerima adalah keluarga yang memang layak sesui yang disyaratkan.
Dan kepada Tenaga Pendamping Profesional di setiap jenjang mari kita kawal agar BLT Dana Desa benar tersalurkan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dana Desa adalah bukti kehadiran negara di desa terutama di masa Pandemi Covid-19. (***)
