KUPANG, mediantt.com – Suasana Kota Kupang memanas, Senin (1/9), ketika aliansi mahasiswa di Kota Kupang turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka atas situasi bangsa yang tengah bergejolak. Aksi ini terpusat di Kantor DPRD NTT, dengan pengamanan ketat aparat Polri dan TNI.
Aksi massa ini terdiri dari kelompok Cipayung; Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), GMKI, PMKRI, HMI, dan juga PMIII, BEM Nusantara serta aliansi masyarakat lainnya.
Aksi mahasiswa ini bergerak dari titik kumpul di GOR Oepoi Kupang pukul 09.00 Wita menuju Kantor DPRD Provinsi NTT. Aksi berjalan damai dalam kawalan ketat aparat kepolisian dibantu oleh TNI.
Dalam orasi secara bergantian, para demonstran menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat kecil, serta mendesak agar suara masyarakat NTT didengar sampai ke Jakarta. Massa juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dan hak-hak sipil rakyat.
Pada pukul 14.00 Wita, dalam penjagaan yang ketat, Gubernur Melki Laka Lena, Wagub Johni Asadoma dan Ketua DPRD NTT, Juga Forkopimda NTT, ikut turun ke jalan El Tari di depan gedung DPRD NTT untuk bertemu dan berdialog dengan massa aksi.
Ada 11 tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa, antara lain;
1. Mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU masyarakat adat, RUU daerah kepulauan perbaiki RUU KUHAP dan Pelanggaran HAM!
2. Mendesak Presiden Prabowo untuk bertanggujawab terhadap situasi negara dengan menghentikan tindakan represif yang di lakukan oleh aparat kemanan terhadap massa aksi serta bebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat.
3. Mendesak Presiden mencopot Kapolri.
4. Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
5. Menurunkan Pajak Pertambahan Nilai yang merugikan masyarakat.
6. Mengusut tuntas serta tranparansi pembunuhan saudara Affan Kurniawan dan Reza Pratama.
7. Meminta DPR untuk mencabut surat edaran peliputan.
8. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengawalan massa aksi.
9. Hentikan TPPO di NTT.
10. Cabut SK ESDM NO. 357 tentang penetapan hutan Laob Tumbes menjadi hutan produksi tetap.
11. Cabut SK KLK NO.2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai pulau Panas Bumi.
Ketua DPRD NTT dan Gubernur Melki menyatakan siap memperjuangkan apa yang menjadi point tuntutan dari massa aksi dan rakyat Nusa Tenggara Timur.
Di hadapan aksi massa, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyatakan memahami keresahan tersebut. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi rakyat NTT ke pemerintah pusat, sembari mengajak massa tetap menjaga ketertiban agar aksi tidak berujung ricuh.
Ketua DPRD NTT Emiliana Nomleni menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan itu melalui jalur resmi dan memastikan suara NTT masuk dalam agenda nasional.
Meski penuh teriakan dan spanduk kritis, aksi massa ini berjalan dinamis dan tetap terkendali berkat pengamanan aparat serta koordinasi dengan koordinator aksi.
Sementara itu, kepada wartawan mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menegaskan, sudah mendengar dengan baik aspirasi massa aksi yang disampaikan, dan siap meneruskan ke pemerintah pusat.
“11 tuntutan kami akan teruskan ke pemerintah pusat dan kami akan bahas untuk ditindaklanjuti. Semua yang disampaikan tadi tidak bisa kami putuskan sendiri di sini,” ujar Melki.
Dia menegaskan, tindak lanjut aspirasi massa aksi akan diputuskan bersama pihak terkait. Ia memastikan pemerintah provinsi akan membuat laporan resmi secara berkala.
“Kami terima kasih atas aksi hari ini. Kami harap kebersamaan ini tepat dilanjutkan dan jangan putus. Kami terbuka untuk dikritik,” katanya.
Menyinggung soal proyek geothermal di NTT, Melki menegaskan pemerintah akan bertindak tegas pada proyek yang merusak lingkungan.
“Geothermal posisi NTT jelas, kami akan menutup yang sudah rusak. Yang sudah ada dan berjalan baik kita lanjutkan, kalau jelek kita tutup,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Melki menegaskan komitmennya dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia memastikan semua pihak akan terlibat dalam memperketat pengawasan.
“Terkait TPPO, agenda kita hampir sama. Kami bersama seluruh pihak memastikan agar mulai proses pengiriman kita siap dengan baik supaya mereka tidak pulang jadi mayat. Jadi kita pastikan TPPO ini kita akan tekan dengan baik,” jelasnya.
Melki menegaskan Pemerintah Provinsi NTT terbuka terhadap kritik dan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.
“Teman-teman bebas kritik siapa saja. Kami siap terima siapapun yang mau demo lagi. Kalau besok mau demo lagi silakan,” tegasnya. (jdz)
