Mikhael Rajamuda Bataona
KUPANG, mediantt.com – Setelah satu tahun memimpin Nusa Tenggara Timur, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena tampaknya sampai pada satu titik refleksi yang tidak biasa: skeptis terhadap mesin birokrasi yang ia pimpin sendiri. Dari kegelisahan itu lahir sebuah langkah yang disebut sejumlah kalangan sebagai “putusan anomali”; membentuk lima tim strategis untuk memangkas ego sektoral dan mempercepat kerja pembangunan.
Kepada mediantt.com, Sabtu (28/2/2026), Analis Politik dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengatakan, pembentukan lima tim tersebut bukan sekadar penataan organisasi. Itu adalah bentuk “restart kekuasaan”; sebuah efek kejut untuk membongkar cara kerja lama birokrasi yang dinilai lamban, tambun, dan kerap berujung pada laporan administratif tanpa dampak nyata di lapangan.
“Gubernur seperti sudah sampai pada fase skeptis. Mengapa mesin birokrasi yang begitu besar tidak mampu bekerja besar dan berkualitas di semua sektor? Mengapa banyak yang hanya berhenti pada angka statistik, laporan ABS, dan administrasi, tetapi kosong dalam implementasi?” kata pengasuh mata kuliah Komunikasi Politik dan Teori-teori Kritis ini.
Menurutnya, fakta kehidupan rakyat di lapangan menjadi pemicu utama. Ia menyinggung kasus tragis anak bunuh diri di Ngada karena kemiskinan sebagai tamparan keras bagi sistem pelayanan publik. Rentang kendali birokrasi yang panjang dan rumit dinilai memperlambat respons negara terhadap persoalan mendasar masyarakat.
“Itu alarm bahwa metode kerja birokrasi harus direstart dan diinstal ulang,” tegasnya.
Gebrakan Melawan Ego Sektoral
Melki-Johni membentuk lima tim strategis, masing-masing beranggotakan 50 orang, terdiri dari 60 persen pejabat struktural dan 40 persen staf. Komposisi ini dirancang berbasis talenta dan sumber daya manusia terbaik di internal birokrasi.
Kelima tim itu adalah: Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah, Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, dan Tim Komunikasi Pemerintahan.
Tujuannya jelas: mempercepat koordinasi, menghemat waktu dan energi, serta mengonsolidasikan program agar tidak berjalan sendiri-sendiri atau bias arah.
Mikhael Rajamuda melihat langkah ini sebagai upaya memotong ego sektoral yang selama ini mengungkung kerja birokrasi. Sistem yang terlalu hierarkis dan birokratis dinilai membuat banyak program kehilangan daya dobraknya.
“Masalah NTT sangat kompleks. Seorang pemimpin memang harus berani melakukan lompatan berpikir untuk memotong hal-hal yang menghambat. Ketika banyak jalan buntu dan ekspektasi tak tercapai, tim percepatan ini menjadi instrumen rasional untuk mendobrak kebuntuan,” tegas Rajamuda, yang juga mengajar Komunikasi dan Advokasi Kebijakan.
Menjawab Kritik Publik
Master Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini juga menegaskan, langkah ini juga tak bisa dilepaskan dari derasnya kritik masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Melki-Johni. Evaluasi terbuka di media sosial maupun media arus utama menjadi tekanan sekaligus cermin bagi pemerintah.
Dalam konteks itu, menurut dia, pembentukan tim percepatan dinilai sebagai respons rasional. Sebuah hentakan besar untuk mendorong birokrasi bertransformasi ke paradigma kerja yang lebih postmodern; tidak lagi semata konvensional, administratif, dan hierarkis.
“Cara kerja lama yang lamban dan tidak inovatif sudah saatnya digunting. Gubernur berani menggunting itu,” kata Mikhael Rajamuda.
Tantangan Internal dan Risiko “Anak Emas”
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan tim ini tidak ringan. Di internal birokrasi, tim percepatan bisa saja dipersepsikan sebagai “anak emas” gubernur. Dengan jumlah pejabat dan staf yang besar di lingkup Pemprov NTT, tidak semua merasa dilibatkan. Karena itu, komunikasi yang manusiawi dan kepemimpinan yang kuat di level koordinator menjadi kunci. Jangan sampai tim ini justru menjadi batu sandungan baru bagi kekompakan dinas, badan, dan biro.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya memastikan tidak ada pelanggaran regulasi. Jika perlu, perubahan aturan dan mobilisasi sumber daya harus dilakukan secara tepat agar kebijakan ini tetap berada dalam koridor hukum.
Mikhael juga mengingatkan soal kualitas anggota tim. “Jangan sampai yang masuk bukan orang-orang bertalenta dan kompeten, tapi sekadar yang dekat dengan pimpinan. Ini akan merusak tujuan awalnya,” ujarnya.
Butuh Energi Eksternal
Satu catatan kritis lain adalah absennya unsur eksternal dalam tim. Seluruh anggota berasal dari birokrasi. Tanpa perspektif luar, ada risiko tim justru terjebak dalam pola birokratisme model baru.
“Perlu ada injeksi energi eksternal, dinamika, diskursus, pencerahan. Kalau tidak, cara berpikirnya bisa tetap sama, hanya kemasannya yang berbeda,” saran dia.
Ia menekankan bahwa publik berharap tim percepatan ini benar-benar keluar dari watak birokrasi lama: lamban, tidak efisien, dan minim dampak. Jika tujuan utamanya adalah memotong ego sektoral dan mempercepat kerja di lima sektor strategis, maka tim ini harus konsisten pada semangat itu.
Gebrakan ini adalah taruhan besar. Apakah lima tim tersebut akan menjadi mesin baru yang lebih ringkas dan responsif? Atau hanya wajah baru dari sistem lama? Bagi masyarakat NTT, jawabannya sederhana: perubahan harus terasa, bukan sekadar terbaca dalam laporan. (jdz)
