Sepucuk Surat yang diduga ditinggalkan bocah 10 tahun sebelum gantung diri di Ngada.
ADA yang sangat keliru di negeri ini ketika seorang bocah berusia 10 tahun harus mengakhiri hidupnya hanya karena tak memiliki uang Rp10 ribu untuk membeli buku dan pena.
Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak kelas IV SD; yang seharusnya masih bermain, bercita-cita, dan berada dalam pelukan perlindungan, memilih gantung diri karena merasa tak sanggup pergi ke sekolah tanpa perlengkapan belajar paling dasar.
Alasan tragis itu terungkap bukan dari gosip, bukan dari dugaan, melainkan dari sepucuk surat yang ia tinggalkan untuk ibunya. Dalam surat itu, sang bocah menuliskan permohonan maaf.
Maaf karena tak bisa memenuhi harapan.
Maaf karena menjadi beban.
Maaf karena meminta sesuatu yang tak mampu dipenuhi.
Bayangkan sejenak: seorang anak kelas dasar, di usia yang seharusnya belum mengenal rasa bersalah yang berat, justru memilih meminta maaf kepada ibunya sebelum mengakhiri hidupnya. Bukan marah. Bukan menuntut. Hanya maaf.
Di titik ini, tragedi ini tak lagi bisa dibaca sekadar sebagai kisah kemiskinan. Ini adalah potret kegagalan kolektif; keluarga besar bernama negara, dalam melindungi jiwa paling rapuh di republik ini.
Rp10 ribu. Jumlah yang bagi sebagian orang bahkan tak cukup untuk membeli rokok, parkir, atau kopi pagi. Namun bagi bocah itu, Rp10 ribu menjelma tembok besar yang menutup seluruh masa depannya. Ia mungkin takut dimarahi guru, takut diejek teman, takut pulang dengan rasa malu, takut menyakiti hati ibunya. Dan ketika semua ketakutan itu bertumpuk, dunia terasa terlalu sempit bagi seorang anak.
Ironi ini terasa semakin kejam ketika terjadi di tengah hiruk-pikuk bangsa yang hampir setiap hari dijejali berita mega korupsi, suap miliaran, dan pesta kekuasaan. Negara gaduh oleh angka triliunan, tetapi gagal menghadirkan Rp10 ribu yang menyelamatkan satu nyawa.
Kita gemar berbicara tentang Indonesia Emas, bonus demografi, dan generasi masa depan. Namun seorang anak di pelosok negeri justru menulis surat perpisahan karena alat tulis.
***
Sekolah gratis belum tentu berarti pendidikan yang benar-benar gratis. Program bantuan sering tersendat di birokrasi dan laporan. Perlindungan anak kerap berhenti pada jargon, sementara tekanan psikologis dihadapi anak-anak sendirian, tanpa ruang aman untuk bersuara.
Sepucuk surat itu adalah bukti paling sunyi bahwa seorang anak tidak tahu harus mengadu ke siapa selain kepada kertas dan pena; yang justru tak mampu ia beli.
Editorial ini bukan untuk menghakimi orang tua yang juga hidup dalam keterbatasan. Bukan pula untuk menyederhanakan tragedi ini sebagai “kesalahan keluarga”. Ini adalah alarm keras bagi negara, sekolah, lingkungan sosial, dan institusi keagamaan: bahwa kita gagal membaca jeritan yang tak bersuara.
Tidak boleh lagi ada anak Indonesia yang mati sambil meminta maaf. Jika negara mampu membiayai rapat mewah, menutup lubang korupsi dengan pajak rakyat, dan menyelamatkan institusi besar, maka negara juga wajib hadir memastikan tidak satu pun anak kehilangan hidupnya hanya karena buku dan pena.
Nyawa bocah itu adalah cermin retak wajah kita sebagai bangsa. Dan jika sepucuk surat itu hanya menjadi berita sehari, tanpa perubahan nyata, maka yang dikuburkan bukan hanya seorang anak, melainkan rasa kemanusiaan kita bersama. (*)
