Gubernur Melki dan Pimpinan Bank Mandiri menandatangani kesepakatan kerjasama.
DENPASAR, mediantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bank Mandiri menandatangani kesepakatan kerja sama jasa layanan perbankan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Melalui kemitraan ini, Bank Mandiri menawarkan empat pilar utama layanan yang mencakup solusi digital, pengelolaan kas, pembiayaan, dan dukungan terhadap ekosistem ekonomi daerah.
Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT melansir, Pemerintah Provinsi NTT menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Perbankan di Provinsi NTT, di Kantor Bank Mandiri Region XI/Bali dan Nusa Tenggara Denpasar, Senin (3/11/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Regional CEO Bank Mandiri Region XI/Bali dan Nusa Tenggara Alexander Jonathan Patty, serta turut disaksikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal.
Turut hadir, Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area NTT, Leonardo Guntur H. Silitonga, dan sejumlah pejabat Bank Mandiri lainnya.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 10 pemerintah kabupaten/kota di NTT, yakni Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Lembata, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.
Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan sektor perbankan untuk mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta memperluas akses layanan keuangan serta mendukung transformasi digital ekonomi daerah bagi masyarakat NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Mandiri atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan penguatan permodalan masyarakat di NTT.
“Puji Tuhan, Mandiri ini punya banyak peranan untuk kita semua, saya merasakan sendiri,” ujar Gubernur Melki.
Dia mencontohkan, dalam bidang ekonomi komunitas, Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2025 senilai Rp 22,57 triliun didominasi oleh sektor produksi.
Ke depan, kata Gubernur Melki, Pemerintah Provinsi NTT akan mengusulkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) agar memperluas dan memperbesar alokasi dukungan program KUR di wilayah NTT.
“Kami akan mengusulkan kepada HIMBARA agar dukungan program KUR di NTT bisa diperluas dan diperbesar. Ini penting supaya lebih banyak masyarakat kita yang dapat akses modal murah dan produktif,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Melki mendorong sinergi yang lebih erat antara bank daerah dan Bank Mandiri untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah.
“Bank daerah punya keterbatasan. Karena itu, antara bank daerah dan Bank Mandiri harus saling mengisi dan memperkuat kinerja bisnis,” ujarnya.
Gubernur Melki juga mendorong sinergi yang lebih erat antara bank daerah dan Bank Mandiri dalam mengoptimalkan potensi keuangan daerah.
“Bank daerah punya keterbatasan. Oleh karena itu, antara bank daerah dan Bank Mandiri bisa saling mengisi, saling memperkuat kinerja bisnis,” ujarnya.
Terkait peningkatan PAD, Gubernur Melki mendorong agar Bank Mandiri dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki agar lebih produktif.
“Kami berharap Bank Mandiri bisa membantu Pemda agar aset-aset yang ada dapat menjadi hidup, likuid, dan produktif. Mandiri bisa berperan dalam menciptakan instrumen atau skema yang membuat aset daerah itu memiliki nilai ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Regional CEO Bank Mandiri Region XI/Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, menegaskan, dukungan penuh Bank Mandiri terhadap peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) dan penguatan layanan transaksi keuangan pemerintah. Ia menyebutkan, peran perbankan kini semakin strategis sebagai penyedia solusi layanan transaksi dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami berkomitmen agar Bank Mandiri dapat tumbuh bersama Provinsi NTT. Ada empat pilar utama yang menjadi fokus kami dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Keempat pilar tersebut meliputi :
• Percepatan peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi menggunakan platform Livin’ by Mandiri dan Korporasi Lokal (Kopral).
• Kemudahan layanan transaksi keuangan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang berjumlah sekitar 12.800 orang.
• Digitalisasi dan pengembangan 27 desa wisata dengan mendorong pelaku UMKM di kawasan wisata untuk bergabung dalam ekosistem Livin’ Sukha sebagai sarana promosi dan transaksi digital.
• Dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk Program Makanan Bergizi (MBG) serta kemitraan dengan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan keagenan dan layanan keuangan mikro.
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Pemprov NTT dan Bank Mandiri menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, memperkuat ekonomi daerah, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara.
Turut mendampingi Gubernur NTT dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfons Theodorus; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Noldy Hosea Pellokila; Kepala Dinas Pertanian, Joaz Billie Oemboe Wanda; Kepala Dinas Peternakan, Yohanes Oktovianus; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulastri Rasyid; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zet Sony Libing; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Frederik C. P. Koenunu; Kepala Dinas Perhubungan, Mahadin Sibarani; Kepala Biro Pemerintahan, Doris Alexander Rihi; serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Selfi H. Nange. (agus/jdz)
