Sherly Wila Uki dan Vinsen Bureni
KUPANG, mediantt.com – Mengantisipasi perubahan iklim yang selalu tidak menentu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup, menggandeng mitra seperti Bengkel APPeK NTT, menggelar Lokakarya bertema; “Pilihan Aksi, Kebijakan, dan Rencana Program serta Prioritas Aksi Perubahan Iklim di Provinsi NTT”.
Lokakarya selama dua hari ini, merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi melalui Bapperinda dan Dinas Lingkungan hidup NTTdengan Bengkel Appek NTT. Mitra lain yang ikut dilibatkan adalah Siaga dan Cis Timor, dengan dukungan budget (anggaran) dari VCA SSN C4Ledger melalui Bengkel APPeK NTT, Siap SIAGA dan Cis Timor.
Kepada Wartawan di sela Lakakarya itu, Kamis (8/5), perwakilan dari Pokja Perubahan Iklim Provinsi NTT, Sherley Wila Huky, menjelaskan, Lokakarya ini
menjadi bagian penting dari upaya menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi lokal.
Sherly menjelaskan, saat ini Provinsi NTT sedang menyusun dokumen RAD API, mengingat daerah ini merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.
“Mitigasi dan adaptasi adalah dua saudara yang tak terpisahkan. Karena itu, aksi adaptasi menjadi kebutuhan mendesak di NTT. Kami berterima kasih atas kolaborasi bersama teman-teman lembaga mitra yang telah bergerak di tingkat tapak,” tutur Sherley.
Menurut dia, dokumen RAD API ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem, baik darat maupun laut. Penyusunannya pun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, lembaga masyarakat sipil, hingga akademisi.
“Kita ingin dokumen ini tidak hanya milik pemerintah, tapi juga menjadi acuan bagi semua pihak. Kolaborasi ini melibatkan lembaga-lembaga seperti Umi Daya, Yapika, dan Garamin, juga lembaga yang fokus pada isu perempuan dan disabilitas. Ini agar dokumen yang dihasilkan ini inklusif, mewakili suara semua kelompok,” tegasnya.
Selain itu, keterlibatan dinas-dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan memastikan integrasi lintas sektor yang konkret dan aplikatif.
Dia menambahkan, Lokakarya ini juga diarahkan untuk merespons secara cepat tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti ketidakpastian musim tanam yang berdampak pada petani kecil.
Ketua Bengkel APPeK NTT, Vinsen Bureni mengatakan, program ini adalah bagian dari konsorsium C-4LEGEND Climate Smart Initiatives for Fair Transition, yang mendorong keadilan iklim melalui kerja kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga donor.
“Target kami, pada akhir Juni 2025, dokumen RAD API ini rampung sebagai bagian dari 100 hari kerja pemerintahan baru di NTT. Ini adalah dokumen strategis yang akan menjadi dasar intervensi kebijakan daerah ke depan,” tegas Vinsen Bureni.
Dia juga menyebutkan bahwa hasil dari RAD API akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga isu perubahan iklim menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang di Provinsi NTT.
“Keberhasilan kami mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam RPJPD adalah tonggak penting. Ini artinya, kita tidak hanya bicara teknis, tapi juga sudah masuk dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah,” tegas Bureni.
Dia menambahkan, Lokakarya ini menjadi bukti nyata bahwa NTT tengah bergerak menuju masa depan yang lebih tangguh terhadap iklim, melalui langkah-langkah kolaboratif, strategis, dan inklusif. (jdz)
