KUPANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Ben Polo Maing meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar bekerja serius dan sungguh-sungguh agar apa yang dikerjakan itu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Permintaan ini diungkapkan Sekda saat memimpin apel bersama seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov NTT di halaman depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Senin (21/10), yang dihadiri seluruh pimpinan OPD dan ratusan ASN serta perwakilan ASN yang menerima Skep Purna Tugas terhitung 1 November 2019.
Menyetir pidato perdana Presiden Jokowi seusai pelantikan, mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTT itu mengatakan, kalau para birokrat ditanya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka yang dijelaskan itu hanya out put atau hasilnya. “Urusan kualitas dari pekerjaan, itu urusan lain. Karena itu, apa yang disentil oleh Pak Presiden dalam pidato usai pelantikan itu perlu kita ketahui. Apa yang kita kerjakan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh rakyat dan kita harus tahu dengan baik,” kata Polo Maing.
Sekda juga berharap agar para pimpinan OPD jangan mengabaikan hal-hal yang rutin. “Terkadang kita kerja hanya untuk mengejar target dan kita abaikan hal-hal yang rutin. Soal data-data yang diperlukan untuk koordinasi dan perencanaan; ini sangat sulit. Disurati pun tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan OPD juga tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan, direspons tapi lambat. Ini hal kecil tapi bagaimana kita bisa berlari dengan cepat,” kritik Sekda dan berharap agar para sekretaris di OPD dapat mengawal hal-hal yang rutin ini. “Sekretaris jangan seperti kepala bidang,” tambah Sekda.
30 ASN Purna Tugas
Terhitung 1 November 2019, ada 30 ASN di lingkup Pemprov NTT yang akan purna tugas. Mereka terdiri atas 12 orang golongan IV, 17 orang golongan III dan satu orang golongan II. “Jadilah warga negara yang baik dan bawalah nilai-nilai Korpri di tengah masyarakat,” ucap Sekda saat menyerahkan Skep purna tugas dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 25 juta per ASN.
Terkait APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, Sekda menambahkan, pihaknya masih berproses dan beberapa saat yang akan datang segera ditetapkan bersama DPRD NTT. “Karena itu, saya minta semua perangkat daerah dapat menyiapkan diri dengan baik. Ketika APBD NTT ditetapkan maka harus bisa dieksekusi dengan baik. Hal-hal yang terkait dengan kontraktual agar pada Januari 2020 prosesnya segera dilakukan, sehingga pencairan keuangan bisa dicairkan agar dinamika ekonomi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tandas Sekda Ben Polo Maing. (valeri/jdz)
