KUPANG, mediantt.com – Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, menegaskan, persoalan infrastruktur NTT harus ditangani dengan pola kerja baru atau out of box. Dalam bahasa modern, dibutuhkan upaya quantum leap atau lompatan luar biasa untuk mengatasi keterbelakangan NTT terutama dalam aspek aksesibilitas.
“Dari 2.650 kilometer ruas jalan provinsi, sebagian besar saya istilahkan mati sebelah. Ada kurang lebih 1.650 kilometer jalan provinsi dengan kondisi sangat memprihatinkan,” jelas Nae Soi saat menjadi Narasumber pada “Sarasehan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) ke-41 Tingkat Provinsi NTT” di Ballroom Grand Mutiara, Kamis (29/11).
Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah “Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera”.
Menurut Wagub, banyak yang mencibir dan menganggap dirinya dan Gubernur Viktor berilusi saat bertekad menyelesaikan persoalan jalan provinsi dalam kurun waktu tiga tahun. Bagaimana mungkin hal itu bisa diwujudkan? Dananya dari mana?
“Selama ini, kita sudah biasa mengandalkan dana dari APBN dan APBD untuk kerjakan jalan. Yang belum ada dan belum kita lakukan secara maksimal adalah dengan (cara) Pembiyaan Proyek Investasi (baca: Infrastruktur) Non Anggaran Pemerintah (PINA),” jelas Nae Soi.
Wagub Nae Soi juga mengatakan, pembangunan infrstruktur yang merupakan misi ketiga dari lima misi Viktory-Jos harus dilaksanakan secara serius. Karena jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut merupakan unsur aksesibilitas utama dalam mendukung pariwisata sebagai penggerak utama dalam kebangkitan NTT Menuju Sejahtera. Harus ada pikiran yang luar biasa atau untuk membereskan persoalan konektivitas ini.
“Cara lain untuk membangun konektivitas infrastruktur jalan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kita minta badan usaha kerja dulu, baru kemudian cicil. Bisa dengan cicil dari APBD kita dalam jangka waktu tertentu. Atau pilihan lainnya dengan menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusustan jalan dan bukan dari APBD. Tentu saja perusahaan yang diajak adalah yang bonafit dan yang mau membantu. Untuk ini dibutuhkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Dan kami sedang memikirkan peluang ini,” tegas Wagub Nae Soi.
Nae Soi menyatakan, dirinya bersama Gubernur Viktor datang ke NTT dengan mimpi besar untuk membereskan JaLA yang adalah akronim dari Jalan, Listrik dan Air. Lanjut Nae Soi, hal-hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa lagi ditunda.
“Daerah Amfoang dari dulu tidak pernah merasakan kemerdekaan karena jalannya sangat memprihatinkan. Tahun depan sudah dialokasikan Rp.250 miliar untuk selesaikan jalan ke sana. Apalagi di sana akan dibangun Observatorium LAPAN yang sangat potensial. Begitupun jalan ke Elar, Manggarai Timur akan dibangun sekitar 14 kilometer tahun depan. Tidak ada lagi bangun jalan dengan sistem cicil, satu atau dua kilometer tiap tahunnya. Pembangunan jalan sepanjang ini tentu butuh sumberdaya manusia yang banyak. Kita membuka diri terhadap semua orang yang berkemaun baik termasuk yang berasal dari luar NTT,” kata Wagub.
Narasumber lainnya, Bupati Belu, Wilibrodus Lay menyatakan dukungannya terhadap semua program pemerintah provinsi. Daerahnya siap mensinkronkan program-program pemerintah Kabupaten Belu dengan RPJMD Provinsi.
“Di Belu, dalam pembangunan jalan, saya juga mengabaikan aspek pemerataan yakni bangun jalan satu kilometer di desa ini, dua kilometer di di sana, satu kilometer di desa itu. Yang penting masyarakat nikmati pembangunan. Pendekatan seperti ini tidak selesaikan masalah. Yang saya lakukan adalah fokus pada poros-poros ekonomi. Ada yang saya bangun sampai 17 kilometer. Saya berharap bapak gubernur dan wakil gubernur juga dapat melobi ke pusat untuk tambah dana APBD (kabupaten/kota) kita, ” kata Wili Lay.
Salah satu panelis, Pemred P9s Kupang, Dion D. B Putra menyatakan, dalam pergumulan di kalangan media, kepemimpinan Viktory-Jos memang berikan warna baru atau benar out of the box. Ekspetasi masyarakat sungguh luar biasa.
“Tentu butuh penjelasan lanjut tentang strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur ini. Perencanaan dan agenda aksi harus diuraikan secara konkret supaya masyarakat semakin paham,” kata Dion.
Narasumber lain yang dihadirkan pada kegiatan tersebut di antaranya Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) NTT, Kepala BPJS Ketenakerjaan NTT, Kepala Bappeda NTT dan Direktur Jamkrida NTT.
Bertindak selaku Moderator adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTT, Andre W. Koreh. (hms/aven)
