JAKARTA – Sejumlah metode sedang dirancang agar dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK belakangan ini tidak terulang lagi pada periode mendatang. Panitia seleksi (pansel) komisioner KPK siap menggandeng sejumlah lembaga untuk bersama-sama melacak rekam jejak para calon pimpinan (capim) atau komisioner lembaga antikorupsi tersebut.
Mereka yang akan dilibatkan mulai kepolisian, kejaksaan, Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Rencananya, para pimpinan lembaga tersebut diundang mulai pekan depan untuk membicarakan mekanisme kerja sama yang dilakukan.
”Wewenang kami memang di sana, bagaimana meyakinkan bahwa penelusuran yang jadi bagian dari proses seleksi berjalan baik dan teliti,” beber Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Selasa (2/6).
Meski demikian, dia menambahkan, pansel tidak akan sampai mengambil posisi sebagaimana yang diusulkan pimpinan KPK terkait dengan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut. Beberapa waktu lalu, pimpinan KPK memang diundang untuk menyampaikan masukan-masukannya kepada pansel.
Saat itu, KPK mengusulkan agar selain melibatkan lembaga-lembaga tersebut dalam proses rekam jejak, pansel perlu menginisiatori semacam pernyataan hitam di atas putih. Isinya penegasan bahwa lembaga terkait telah melakukan penelusuran dengan baik.
KPK menilai, dokumen semacam clearance tersebut diperlukan. Tujuannya, ketika menjabat, persoalan-persoalan calon pimpinan KPK tidak diungkit-ungkit lagi. ”Kami tidak sampai di sana. Itu mungkin nanti bisa diusulkan ke presiden,” imbuh Betti.
Dia kemudian menegaskan, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut untuk men-track para calon akan dipadukan dengan mekanisme lainnya. Terutama laporan dan aduan dari publik. Tanggapan masyarakat tersebut akan dibuka sekitar satu bulan. Yaitu, mulai 27 Juni, bersamaan dengan pengumuman mereka yang lolos tahap seleksi administrasi, hingga 26 Juli 2015. ”Intinya, kita ingin hasilnya nanti adalah bisa memunculkan mereka-mereka yang memang terbaik,” jelasnya.
Secara terpisah, mantan pansel KPK Imam Prasodjo mengusulkan, selain melibatkan lembaga tersebut, pansel tetap perlu membentuk tim khusus untuk melakukan tugas penelusuran. Anggotanya, menurut dia, harus diambil dari kalangan independen. ”Di luar polisi dan kejaksaan, mereka ini yang akan membantu menelusuri,” kata Imam.
Dia menambahkan, tim khusus tersebut akan mempermudah kinerja pansel. ”Usulan ini sudah saya sampaikan ke pansel. Ini yang juga kami lakukan pada pansel terdahulu,” imbuh sosiolog UI tersebut. (jp/jdz)
Foto :Para Srikandi Panitia Seleksi KPK
