Jumat 20 Februari 2026, pekan lalu, genap satu tahun kepemimpinan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Tahun pertama ini tidak bisa dilepaskan dari satu realitas penting: ruang fiskal daerah yang sangat terbatas.
Efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan nasional berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah. Transfer pusat yang menyesuaikan, rasionalisasi program, serta pengetatan belanja membuat Pemerintah Provinsi NTT harus bekerja dengan ruang gerak yang tidak leluasa. Banyak rencana strategis terpaksa disesuaikan dengan kapasitas keuangan yang ada.
Dalam konteks inilah, evaluasi terhadap capaian Melki-Joni menjadi lebih adil.
Program One Village One Product (OVOP) tetap menjadi ide strategis. Namun membangun satu desa satu produk unggulan bukan sekadar soal pencanangan. Dibutuhkan pendampingan intensif, pelatihan, sertifikasi, pengemasan, hingga akses pasar, yang semuanya membutuhkan dukungan anggaran konsisten.
Kondisi fiskal yang ketat membuat implementasi berjalan bertahap. Sejumlah desa masih berada pada fase awal identifikasi potensi, belum masuk ke penguatan produksi dan hilirisasi. Tanpa dukungan pembiayaan yang cukup dan kemitraan swasta yang kuat, program ini sulit melompat cepat.
Tak cuma itu. NTT Mart juga menunjukkan progres secara kuantitatif; kehadirannya hampir di setiap kabupaten menjadi simbol komitmen membangun ekosistem ekonomi lokal. Namun penguatan manajemen, stabilitas pasokan, dan peningkatan kualitas produk lokal membutuhkan investasi berkelanjutan.
Di tengah efisiensi anggaran, pengembangan sistem distribusi dan digitalisasi belum maksimal. Dampak ekonomi terhadap UMKM belum terasa signifikan karena skala bisnisnya masih dalam tahap konsolidasi.
Birokrasi dan Problem Eksekusi
Kendala fiskal memang nyata, tetapi persoalan tidak berhenti di situ. Birokrasi yang belum sepenuhnya satu irama juga menjadi tantangan serius. Sejumlah OPD dinilai lambat dalam mengeksekusi program.
Efisiensi anggaran menuntut birokrasi bekerja lebih kreatif dan inovatif. Namun yang terjadi, sebagian masih bekerja dengan pola lama; administratif dan prosedural, bukan berbasis hasil. Akibatnya, gubernur kerap turun langsung memimpin implementasi di lapangan. Ini menunjukkan kepemimpinan yang aktif, tetapi sekaligus menjadi alarm bahwa sistem belum berjalan efektif.
Rakyat NTT pun tetap menghadapi persoalan klasik: Fluktuasi harga kebutuhan pokok; Lapangan kerja yang terbatas; Infrastruktur dasar yang belum merata; Akses layanan kesehatan dan air bersih di wilayah terpencil.
Sebagian masyarakat mungkin belum merasakan perubahan signifikan. Namun harus diakui, mempercepat pembangunan di tengah tekanan fiskal bukan perkara mudah.
Jika kendala utama adalah fiskal, maka jawabannya bukan sekadar menunggu tambahan anggaran. Tahun kedua harus menjadi momentum: Mendorong investasi swasta dan kemitraan strategis; APBD tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pembangunan; Mengoptimalkan belanja berbasis dampak; Setiap rupiah harus terukur hasilnya; Reformasi birokrasi berbasis kinerja; Efisiensi anggaran harus diimbangi efisiensi kerja; Memperkuat hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja; juga Fokus pada sektor unggulan yang cepat menghasilkan dampak ekonomi.
Satu tahun Melki-Joni adalah periode membangun fondasi di tengah keterbatasan fiskal. Energi dan gagasan ada. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah keterbatasan anggaran menjadi momentum inovasi dan percepatan.
Tahun kedua akan menjadi fase pembuktian: apakah kepemimpinan ini mampu menembus batas fiskal dengan kreativitas dan ketegasan, atau justru terjebak dalam rutinitas birokrasi yang lambat.
NTT menunggu akselerasi. Rakyat berharap dampak nyata. (jdz)
