SAAT ENERGI LAIN TAK LAGI CUKUP, PANAS BUMI JADI HARAPAN ELEKTRIFIKASI BERKUALITAS DI NTT

oleh -381 Dilihat

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal (PIXABAY/WIKIIMAGES)

Oleh: Angela Benedicta Horta
Master of Energy Student in The University of Auckland

BERDASARKAN data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,83%. Angka ini terlihat sangat tinggi, namun perlu dicermati lebih dalam. Rasio
elektrifikasi hanya mewakili jumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik tanpa melihat kualitas distribusinya. Artinya, masih banyak wilayah yang belum mendapatkan pasokan listrik selama
24 jam penuh dan belum terkoneksi ke jaringan listrik nasional.

Menurut Qorib (2024), terdapat 6.072 desa/kelurahan dan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapat akses listrik dari PLN. Mereka masih bergantung pada sumber listrik sementara seperti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), yang bersifat mahal dan tidak stabil. PLTD memiliki biaya operasional tinggi dan sangat tergantung pada pasokan BBM. Ketika distribusi BBM terganggu, pemadaman listrik pun terjadi. Inilah sebabnya mengapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih sering mengalami mati lampu dibandingkan Pulau Jawa, yang sistem kelistrikannya sudah
terintegrasi melalui jaringan besar Jawa-Bali.

Kini, tantangannya bukan lagi sekadar mengejar rasio elektrifikasi 100%, tetapi bagaimana menghadirkan listrik yang berkualitas, andal, dan tersedia selama 24 jam penuh. Jawaban dari tantangan tersebut ada pada transisi energi yang memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Provinsi NTT, khususnya Pulau Flores, merupakan contoh wilayah dengan kualitas elektrifikasi rendah. Menurut Institute for Essential Services Reform (2019), sebagian besar wilayah NTT masuk dalam kategori tingkat I dan II: artinya sudah berlistrik, namun hanya tersedia beberapa jam per hari, dan terbatas untuk peralatan berdaya rendah. Padahal, menurut data Lintas EBTKE (Kementerian ESDM), NTT memiliki potensi energi terbarukan sebesar 18.083 MW yang bersumber dari tenaga surya, angin, air, dan panas bumi.

Penelitian oleh (Likadja.Frans, Mauboy, and Leda 2020) memproyeksikan bahwa pada tahun 2029, kebutuhan listrik seluruh sektor di NTT meliputi rumah tangga, industri, bisnis, dan pemerintahan mencapai 2862.66 GWh atau setara dengan 326.78 MW. Angka tersebut jika dibandingkan dengan potensi energi yang ada di NTT hanya sebesar 1.8% dari total potensi EBT yang tersedia. Fakta ini menjadikan NTT sangan mungkin menjadi provinsi yang dapat mandiri secara energi dengan kualitas elektrifikasi yang andal. Namun, pertanyaannya adalah: dari semua sumber EBT, mana yang paling tepat sebagai sumber utama (base load)?

Tenaga angin, meskipun tidak bersaing dengan kebutuhan air, namun sangat bergantung pada kondisi cuaca yang tidak selalu stabil. Tenaga air sangat tergantung debit sungai, yang menurun di musim
kemarau dan dapat mengganggu irigasi pertanian. Demikian pula tenaga surya, yang produktivitasnya menurun saat mendung atau malam hari, dan memerlukan baterai untuk penyimpanan. Artinya, ketiga sumber ini tidak cocok sebagai pembangkit utama, karena sifatnya yang intermiten (tidak dapat menyuplai listik terus menerus). Mereka ideal sebagai pendukung (komplementer), tetapi tidak bisa diandalkan sebagai tulang punggung sistem kelistrikan.

Satu-satunya sumber yang dapat menjadi base load adalah panas bumi (geothermal). Energi ini tidak tergantung cuaca, dapat beroperasi 24 jam penuh, dan memiliki emisi yang sangat rendah. Namun sayangnya, pengembangan panas bumi di Flores menghadapi resistensi sosial. Isu seperti penurunan muka air tanah, risiko longsor, serta kekhawatiran terhadap paparan gas H₂S yang dikaitkan dengan ISPA kerap menjadi alasan penolakan.

Apakah kekhawatiran ini valid? Ya, dan tentu harus dihormati. Namun, yang tak kalah penting adalah mempertanyakan apakah semua tantangan ini dapat dimitigasi secara ilmiah dan teknis? Pengalaman dari proyek geothermal di Selandia Baru menunjukan bukti ilmiah bahwa gas H₂S bisa dikendalikan melalui sistem bioreaktor yang digunakan pada lapangan panas bumi Wairakei (Bierre and Fullerton 2015). Penurunan muka air tanah bisa dicegah dengan sumur injeksi dan sistem monitoring bawah tanah. Serta sosialisasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal proyek terbukti efektif membangun kepercayaan.

Sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa setiap sumber energi memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Namun, jika NTT ingin memiliki sistem kelistrikan yang stabil, mandiri, dan bebas dari ketergantungan diesel, maka panas bumi harus menjadi tulang punggungnya.

Sumber lain seperti PLTS dan mikrohidro tetap penting, tetapi sebagai pelengkap, bukan pengganti. Saat energi lain tak lagi cukup, panas bumi menjadi harapan nyata bagi NTT untuk mencapai elektrifikasi yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. (*)

Source:
https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/layanan-informasi

https://www.ruangenergi.com/meningkat-ini-dia-rasio-desa-berlistrik-dan-rasio-elektrifikasitriwulan-iii-2024/

https://theconversation.com/mengapa-program-listrik-pemerintah-belum-sanggp-mendorongpemerataan-kesejahteraan-175849

Bierre, Emily, and Rob Fullerton. 2015. “Tubular Biofilm Reactor for Hydrogen Sulphide Removal from Geothermal Cooling Water.” Transactions – Geothermal Resources Council 39(April): 819–25.

Likadja.Frans, Evtaleny Mauboy, and Chardianus Leda. 2020. “PRAKIRAAN KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DI PROVINSI NTT TAHUN 2019-2029 MENGGUNAKAN METODE GABUNGAN DAN LEAP
Frans.” IX(1): 20–28.