dr. Ariyanti Yusnita dan Sr. Gabriella, CB.
KUPANG, mediantt.com – Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang tengah menghadapi tekanan finansial serius sejak akhir 2024. Dengan 95 persen pasien merupakan peserta BPJS dari kalangan menengah ke bawah, rumah sakit swasta ini kini membutuhkan dukungan sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, hingga digitalisasi sistem layanan.
Direktris RS St. Carolus, dr. Ariyanti Yusnita, didampingi Humas Sr. Gabriella, CB, kepada wartawan, Senin (23/2/2026), menjelaskan, Rumah Sakit (RS) St. Carolus Borromeus Kupang menghadapi krisis anggaran sejak akhir 2024 hingga awal 2026. Kondisi tersebut mendorong manajemen menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan dukungan pemerintah kepada Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, dalam pertemuan Senin (23/2/2026).
Dr. Ariyanti mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan terjadi secara signifikan akibat berbagai kebijakan, sementara beban operasional terus berjalan.
“Kami merasa cukup kesulitan dalam operasional karena keterbatasan anggaran. Pendapatan bukan hanya turun, tapi terjun bebas akibat berbagai kebijakan. Krisis ini mulai akhir 2024 sampai sekarang. Sampai hari ini kami masih tertatih-tatih,” ujarnya.
Menurut dr. Ariyanti, sekitar 95 persen pasien RS St. Carolus merupakan peserta BPJS Kesehatan, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini membuat rumah sakit sangat bergantung pada sistem klaim BPJS, di tengah dinamika kebijakan yang berdampak pada arus kas layanan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen RS St. Carolus mengusulkan dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung yang lebih representatif, pengadaan alat kesehatan (alkes), serta digitalisasi sistem layanan kesehatan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan, digitalisasi menjadi salah satu tuntutan kebijakan nasional yang harus segera diimplementasikan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Namun, keterbatasan sarana dan infrastruktur menjadi kendala besar bagi RS St. Carolus.
“Salah satu kebijakan Kementerian Kesehatan adalah digitalisasi sistem. Sementara kami belum memiliki fasilitas itu. Biayanya tidak murah. Kami butuh komputer, server, jaringan internet, dan infrastruktur pendukung lainnya,” tegasnya.
Kebutuhan tersebut, lanjutnya, tidak bisa ditunda karena integrasi sistem digital menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, efisiensi, dan transparansi tata kelola rumah sakit. Namun bagi rumah sakit swasta dengan sumber daya terbatas, implementasi kebijakan tersebut menjadi tantangan serius.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, serta infrastruktur digitalisasi diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
DPRD Siap Lobi Kemenkes
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan RS St. Carolus. Ia menyebut akan berkoordinasi dan melobi Kementerian Kesehatan RI guna mencari kemungkinan dukungan anggaran.
Fernando juga berencana berkomunikasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benny Octovianus, yang merupakan putra NTT, untuk membuka ruang solusi bagi keberlanjutan layanan rumah sakit tersebut.
Dr. Ariyanti berharap dukungan pemerintah dapat segera terwujud agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Kalau alkes, gedung, dan sistem digitalisasi ini bisa terpenuhi, tentu kami akan lebih semangat melayani masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pasien kami,” ujarnya.
Dukungan pemerintah dinilai menjadi kunci agar RS St. Carolus Kupang tetap mampu bertahan dan berkembang, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat NTT, khususnya kelompok rentan, tidak terganggu di tengah tekanan finansial yang dihadapi. (jdz)
