LABUAN BAJO, mediantt.com – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama kepala daerah se-daratan Flores dan Komisi V DPR RI memperkuat koordinasi percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores.
Koordinasi dibahas dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (9/10/2026). Hadir mitra kerja Komisi V, yakni Kementerian PU, Perhubungan, PKP, Desa PDT, Transmigrasi, BMKG, Basarnas, ASDP, Pelindo dan Pelni.
Gubernur Melki mengatakan, pertemuan menjadi momentum penting agar persoalan infrastruktur terdampak bencana tidak berhenti pada identifikasi, tetapi segera dipulihkan secara terukur.
“NTT wilayah dengan kerentanan bencana tinggi. Infrastruktur harus tangguh dan segera dipulihkan saat rusak,” katanya.
Ia menegaskan, infrastruktur vital untuk pemulihan sosial ekonomi. Jalan dan jembatan rusak menghambat mobilitas, irigasi rusak ganggu pertanian, air bersih rusak ganggu kebutuhan dasar, pelabuhan dan bandara rusak hambat distribusi.
“Infrastruktur bagian sangat penting dalam proses pemulihan. Jalan berfungsi berarti masyarakat kembali beraktivitas, jembatan berdiri berarti desa terisolasi kembali terhubung,” tegasnya.
102 Ribu Rumah Terdampak
Dari data, total 102.243 rumah terdampak, 26.959 rusak berat, 23.137 rusak sedang, 52.147 rusak ringan. Fasilitas publik terdampak meliputi 1.559 fasilitas pendidikan, 329 kesehatan, 289 gedung pemerintah, 287 fasilitas keagamaan.
Untuk jalan provinsi sepanjang 437,29 km teridentifikasi 15 titik rusak kritis, 9 daerah irigasi kewenangan provinsi rusak berat, serta 49 titik kerusakan sumber daya air dari BWS Nusa Tenggara II.
Gubernur berharap reses Komisi V menjadi momentum perjuangkan anggaran pemulihan.
Para Bupati se-Flores menyampaikan kebutuhan penanganan berdasarkan prioritas, terutama jalur utama yang berdampak pada ekonomi dan layanan dasar. Mereka minta dukungan pusat karena kebutuhan pembiayaan besar di luar kemampuan fiskal daerah.
Rekonstruksi Rp1,1 T dan Jalan Utara Rp2,5 Triliun
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pentingnya kunjungan langsung agar kebutuhan riil mendapat tindak lanjut kementerian.
Komisi V berkomitmen mendorong rekonstruksi Rp1,1 triliun lewat Kementerian PU yang diharapkan masuk anggaran perubahan, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores Rp2,5 triliun yang merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto, serta keselamatan penerbangan Bandara Komodo.
“Kebutuhan rekonstruksi lewat Kementerian PU sekitar Rp1,1 triliun, kita harap dipenuhi dalam anggaran perubahan. Jalan Lintas Utara Flores butuh Rp2,5 triliun, sekarang masih tahap studi dan jika selesai fisik bisa mulai 2028,” jelas Lasarus.
Untuk perumahan, Komisi V mendorong percepatan penanganan pengungsi. Rumah rusak ringan didorong lewat skema BSPS sekitar Rp20 juta per rumah.
Komisi V juga mencermati usulan pelabuhan perikanan agar hasil tangkapan NTT bisa ekspor langsung, pembangunan dermaga penyeberangan di Pulau Komodo, dan penanganan obstacle di kedua ujung runway Bandara Internasional Komodo lewat cut and fill senilai Rp60 miliar.
“Untuk Bandara Komodo ada obstacle di kedua ujung runway harus segera ditangani, anggaran Rp60 miliar. Ini skala prioritas karena menyangkut keselamatan penerbangan, tidak boleh tawar-menawar,” tegas Lasarus. (*)
