KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan seluruh ASN dan OPD harus bekerja maksimal mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun pada 2026. Jika target itu meleset, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terancam dipangkas hingga dihapus akibat keterbatasan fiskal.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemprov NTT, Selasa (7/4/2026). Ia menyoroti capaian PAD yang hingga awal April baru menyentuh 6,5 persen, jauh di bawah target ideal 24 persen pada triwulan pertama.
“Kalau target tidak tercapai, TPP bisa hilang. Bukan karena tidak mau kasih, tapi karena kita tidak punya sumber anggaran,” tegas Melki.
Ia menekankan, peningkatan PAD menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal daerah, termasuk untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberi sinyal tidak akan merumahkan PPPK. Namun, daerah tetap dituntut memperkuat kapasitas fiskal.
“Kita bersyukur pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan PPPK. Tapi syaratnya, daerah harus kuatkan PAD. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Saat ini, jumlah ASN Pemprov NTT mencapai lebih dari 30 ribu orang, terdiri dari sekitar 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS. Seluruhnya harus tetap dibayar gaji dan hak-haknya, sehingga membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang kuat.
Selain tekanan fiskal, Gubernur juga mengingatkan dampak situasi global dan ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau di NTT.
“NTT termasuk daerah yang paling terdampak El Nino. Risiko gagal panen meningkat dan ekonomi masyarakat bisa terganggu. Karena itu, belanja daerah harus disiapkan untuk kondisi terburuk,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Melki meminta seluruh OPD melakukan efisiensi dan memastikan setiap program tepat sasaran. “Kita tidak bisa lagi berandai-andai. Semua belanja harus dikontrol dan dipastikan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya kebocoran PAD yang diduga selama ini menguntungkan oknum tertentu. Untuk itu, Pemprov akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) guna menertibkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran. Ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Salah satu potensi kebocoran disebut berasal dari aktivitas tambang galian C yang belum tertata optimal. Pemerintah bahkan membuka kemungkinan mencabut izin usaha bagi pelaku yang tidak patuh. “Setiap sumber daya yang diambil wajib memberi kontribusi ke daerah. Kalau tidak, izinnya kita cabut,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menemukan adanya aset daerah bernilai miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan, bahkan tidak dilaporkan. “Ada aset belasan miliar yang mangkrak. Ini kerugian besar. Semua aset harus diaktifkan untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan pendapatan, Pemprov akan melakukan penataan SDM, termasuk redistribusi ASN ke sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PAD.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Gubernur juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, yakni pemotongan anggaran internal hingga 10 persen, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif.
“Kalau kita biarkan kebocoran dan tidak serius tingkatkan PAD, yang rugi 30 ribu ASN. Satu dua orang yang untung, tapi semua dirugikan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Melki meminta seluruh ASN aktif mengawasi potensi kebocoran serta mengoptimalkan setiap sumber pendapatan daerah.
“Waktu kita tinggal sembilan bulan. Semua harus fokus jaga PAD agar target tercapai demi keuangan daerah dan kesejahteraan ASN,” pungkasnya. (jdz)
