Gubernur Melki Laka Lena.
KUPANG, mediantt.com – Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Nelson Obet Matara, menuding Pemerintah Provinsi NTT merekayasa data yang dipaparkan dalam pidato refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat (20/2/2026).
Nelson mengakui pidato gubernur memuat sejumlah capaian positif. Namun, ia menilai penyampaian data tidak dilakukan secara utuh, terutama terkait angka kemiskinan dan stunting yang menurutnya masih menjadi persoalan serius di NTT.
“Pidato gubernur sangat luar biasa, tapi data stunting itu disembunyikan. Data program nasional tidak disampaikan. Artinya, tidak sambung antara program nasional dan program daerah,” kata Nelson usai rapat paripurna.
Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan yang disampaikan dalam pidato gubernur. Menurutnya, klaim tersebut perlu dikaji lebih dalam karena tidak selaras dengan masih tingginya angka stunting di NTT.
“Kalau data kemiskinan itu menurun tapi data stunting tinggi, nah itu kan tidak matching. Kalau stunting meningkat, artinya masyarakat masih dalam kondisi miskin,” tegasnya.
Nelson menekankan, transparansi data merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Penyampaian data yang terbuka dan utuh, kata dia, penting agar publik mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan pembangunan.
Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena membantah keras adanya rekayasa data.
Melki menegaskan, data kemiskinan maupun stunting yang digunakan Pemerintah Provinsi NTT bukan hasil olahan internal, melainkan bersumber dari lembaga resmi negara.
“Kami terima dari BPS. Kalau kita yakin BPS sudah bekerja dengan baik, maka seharusnya data itu betul. Jadi bukan data dari kami,” tegas Melki.
Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewenangan dan metodologi resmi dalam menghitung indikator sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan stunting. Karena itu, pemerintah provinsi hanya merujuk pada data yang telah dirilis secara resmi.
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini pun memantik diskursus publik soal akurasi data dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama dalam upaya menekan kemiskinan dan stunting di NTT yang selama ini menjadi perhatian nasional. (roy)
