Fernando Soares (kedua dari kanan).
KUPANG, mediantt.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memiliki nahkoda baru melalui Musyawarah Provinsi yang digelar Selasa (15/9/2026). Pengurus HKTI dari kabupaten dan kota se-NTT mempercayakan posisi Ketua HKTI NTT kepada Fernando Jose Lemos Osorio Soares, yang akrab dengan sapaan Nando Soares.
Penunjukan ini dilakukan mengingat hampir 50 persen masyarakat NTT bermata pencaharian di sektor pertanian. HKTI dinilai harus hadir langsung di tengah masyarakat, termasuk di sawah dan ladang mereka.
“HKTI merasa sangat penting untuk memberikan kepastian bahwa petani kita harus naik kelas dan mencapai kesejahteraan,” ujar Nando Soares usai terpilih.
Fernando memastikan kesiapannya mengawal serta mengakselerasi program pertanian pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap sektor pangan.
“HKTI akan memastikan produk pertanian lokal NTT menjadi bagian dari rantai pasok program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Wakil Ketua DPRD NTT ini.
Ia menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis untuk memberikan nilai tambah langsung bagi petani. Dengan begitu, petani tidak perlu lagi kesulitan mencari jaringan penjualan karena negara hadir secara langsung menyerap hasil panen mereka.
Selain fokus pada rantai pasok, HKTI NTT berencana berkeliling wilayah NTT untuk menyapa petani secara langsung, termasuk menyambangi masyarakat di Flores yang terdampak bencana.
“Di sana tidak hanya rumah yang rusak, tetapi irigasi pertanian juga hancur sehingga petani kehilangan mata pencaharian. HKTI akan hadir mengadvokasi dan menyuarakan hal ini ke pemerintah agar bantuan segera disalurkan,” jelas Fernando.
Terkait kebijakan, pemerintah era Presiden Prabowo telah menyederhanakan sekitar 70 regulasi, salah satunya kemudahan akses pupuk bersubsidi yang kini cukup menggunakan KTP. Meski demikian, kendala di lapangan masih sering ditemui.
“Tugas kami adalah membantu masyarakat agar pupuk, bibit, dan alat pertanian benar-benar bisa diakses. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat,” tegasnya.
Di tingkat nasional, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI saat ini dipimpin oleh Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah sebelumnya bertugas sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sinergi kepemimpinan ini membuat HKTI optimis berbagai program di daerah dapat dieksekusi lebih cepat.
“Besok kami akan langsung turun ke lapangan. Kami berharap rekan-rekan wartawan bisa ikut agar melihat langsung bahwa HKTI bukan sekadar bicara, melainkan hadir nyata di tengah masyarakat,” janji Nando.
Dengan semangat petani naik kelas, HKTI NTT berkomitmen menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil para petani di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. (roy)
