LEWOLEBA, mediantt.com – Kabupaten Lembata adalah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang secara geografis benar-benar dikelilingi laut.
Pulau tunggal di ujung timur Nusa Tenggara Timur ini menghadap langsung ke perairan produktif Laut Sawu dan Flores, jalur migrasi ikan pelagis besar, serta kawasan dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang selama bertahun-tahun disebut ‘menjanjikan’.
Namun, di balik angka potensi itu, nelayan Lembata masih bergulat dengan persoalan klasik: keterbatasan sarana, lemahnya rantai pasok, minimnya nilai tambah, dan nyaris absennya industri pengolahan.
Di sinilah ironi itu mengemuka. Hasil tangkapan melimpah, tetapi nilai ekonomi bocor ke luar daerah. Nelayan tetap berada di lapis terbawah ekosistem ekonomi kelautan. Laut menjadi sumber hidup, sekaligus ruang ketidakadilan yang terus berulang.
Kesadaran akan paradoks inilah yang mengemuka dalam audiensi antara Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati H. Muhamad Nasir dengan Tim Surveyor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama mahasiswa IPB University, Selasa pagi, 16 Desember 2025.
Pertemuan yang berlangsung singkat di ruang tunggu Bandara Wunopito itu menyimpan makna strategis: Lembata sedang menagih kehadiran negara secara lebih nyata melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Bupati Lembata menegaskan, bagi daerah seperti Lembata, KNMP bukan sekadar proyek fisik atau label program pusat. Ia adalah simbol koreksi kebijakan terhadap wilayah kepulauan yang selama ini berada di pinggiran perencanaan pembangunan nasional.
“Kami ini satu pulau, laut adalah halaman depan masyarakat. Tapi nelayan kami terlalu lama dibiarkan bekerja sendiri, tanpa sistem yang melindungi dan menguatkan,” kata Kanisius dalam audiensi tersebut.
Tim surveyor KKP bersama IPB University melakukan verifikasi lapangan di empat titik yang mencerminkan spektrum persoalan dan potensi kelautan Lembata.
Tiga lokasi, Wulandoni, Lewoleba Tengah, dan Wailolong, diusulkan sebagai calon Kampung Nelayan Merah Putih.
Sementara Babokerong disiapkan khusus untuk pengembangan budidaya rumput laut, komoditas yang selama ini digerakkan secara sporadis tanpa skema industri yang jelas.
Survei ini tidak berhenti pada pengukuran lahan dan akses infrastruktur. Para surveyor menggali pola produksi nelayan, membaca ketergantungan pada tengkulak, memetakan kelemahan pascapanen, hingga menilai kesiapan sosial masyarakat.
Delapan surveyor yang dibagi dalam empat tim itu juga berdialog langsung dengan nelayan, mendengar keluhan tentang harga ikan yang jatuh saat musim panen, ketiadaan cold storage, hingga ongkos distribusi yang mematikan daya saing.
Keterlibatan mahasiswa IPB University memberi dimensi akademik pada proses ini. Mereka tidak hanya mencatat potensi biologis laut, tetapi juga menyusun skema model bisnis lokal yang memungkinkan nelayan naik kelas, dari sekadar penangkap ikan menjadi pelaku ekonomi pesisir yang terhubung dengan pasar.
Salah satu mahasiswa bahkan menyebut Lembata sebagai lokasi survei paling menjanjikan yang mereka temui, potensi besar, dukungan pemerintah daerah kuat, dan masyarakat relatif terbuka terhadap perubahan.
Namun, potensi saja tidak cukup. Lembata selama ini menjadi contoh bagaimana daerah kaya sumber daya bisa tetap miskin secara struktural. Tanpa intervensi negara yang konsisten dalam bentuk infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar KNMP berisiko menjadi proyek sesaat yang berhenti pada papan nama.
Pemerintah Kabupaten Lembata sadar akan risiko itu. Karena itu, audiensi ini bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah berharap hasil survei KKP menjadi pintu masuk kebijakan yang lebih berpihak: pembangunan sentra perikanan terpadu, penguatan koperasi nelayan, hingga integrasi perikanan tangkap dan budidaya dalam satu ekosistem ekonomi lokal.
Bagi Lembata, Kampung Nelayan Merah Putih adalah ujian. Apakah negara benar-benar hadir di pulau-pulau terluar dengan pendekatan yang menjawab masalah riil, atau kembali menumpuk janji di atas laut yang sudah terlalu lama memberi tanpa pernah mendapat balasan setimpal.
Jika KNMP benar-benar terwujud dan dijalankan secara konsisten, Lembata berpeluang keluar dari jerat keterpinggiran.
Laut tidak lagi sekadar ruang eksploitasi, tetapi fondasi kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir. Di titik itulah Merah Putih tidak hanya berkibar sebagai simbol, melainkan bekerja sebagai sistem. (Lakonawa/prokompimkablembata)
