KUPANG, mediantt.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) kembali melecutkan narasi mengejutkan. “Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yakni tentang angka stunting dan kemiskinan. Kalau dilihat secara statistik, Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ini harus diterapi secara serius,” tegas Gubernur VBL saat apel di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari, Senin (17/2/2020).
Seperti diketahui, Gubernur VBL pekan lalu Kunker di daratan Timor mulai dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS dan berakhir di Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. Banyak hal ditemukan dan dicarikan solusinya agar masyarakat terbebas dari lilitan permasalahan antara lain stunting dan angka kemiskinan.
Karena itu, Gubernur VBL berharap agar pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT serius mengurus stunting dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU. “Saya minta pimpinan OPD serius urus stunting dan kemiskinan. Karena NTT termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kalau tiga kabupaten ini diterapi dengan baik maka akan berdampak terhadap provinsi,” tandas VBL seperti dilansir Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda NTT, dalam siaran persnya.
Gubernur juga mengkritik angaran rapat yang sangat tinggi tetapi belum menunjukkan hasil baik. “Biaya rapatnya banyak. Tapi rapat harus kerja. Rapat harus di lapangan. Saya minta pak Sekda serius urus (stunting dan kemiskinan) ini,” pinta mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
Gubernur VBL juga mengaku, belum melihat keseriusan dari Pemerintah Kabupaten mengurus kelor. “Belum ada satu kabupaten yang serius urus kelor. Lahannya di mana? Saya instruksikan agar setiap kabupaten siapkan 1000 hektar dan setiap rumah tangga minimal lima pohon. Ini harus jadi gerakan bersama,” tegas Gubernur dan menambahkan, “Saya diminta 1 ton kelor dari Jakarta tapi tidak tersedia.”
Soal benih? Gubernur VBL berharap agar diberikan secara gratis kepada rakyat. “Untuk rakyat dikasih gratis. Benih jangan buat PAD. Sedangkan kalau untuk pengusaha, ya mereka harus beli. Kadis Pertanian, kalau tidak bisa dipanen kelornya maka kamu istirahat saja,” ucap Gubernur.
Di tempat yang sama, Penyuluh Pertanian Bone Rangga, S.Sos mendukung tekad Gubernur VBL dalam mengurus dan menggiatkan budidaya kelor di Provinsi NTT. “Kami penyuluh sangat mendukung tekad dan semangat kerja Bapak Gubernur khususnya terkait dengan kelor. Hanya perlu diketahui bahwa setiap lahan kelor yang ingin dipanen diperlukan mesin pengering. Karena secara teknis, kelor itu tidak boleh lebih dari empat jam untuk dikeringkan setelah dipanen,” tandas Bone Rangga dan menambahkan, “Harga mesin pengering kelor Rp 75 juta dan menyerap 15 tenaga kerja setiap 1 hektar lahan kelor.” (valeri/jdz)
