Rapat Paripurna DPRD NTT, Selasa (20/5).
KUPANG, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar DPRD NTT memaparkan sejumlah catatan strategis dalam Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029, dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Selasa (20/5/2025).
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, khususnya dari empat bendungan besar yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya, yaitu Bendungan Raknamo (2018), Rotiklot (2019), Napun Gete (2021), dan Temef (2024). Pemanfaatan air bendungan dinilai krusial bagi irigasi pertanian dan kebutuhan lainnya. Fraksi juga menekankan pentingnya perawatan rutin terhadap bangunan bendungan dan jaringan saluran air.
“Kami mendorong pembangunan jaringan irigasi yang merata, terutama di wilayah-wilayah sentra pertanian potensial yang masih berharap banyak pada dukungan infrastruktur dasar,” demikian sikap Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Jubir Mohammad Ansor.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar meminta Satuan Tugas Penanganan Stunting melaporkan hasil kerja secara berkala agar penanganannya lebih tepat waktu dan sasaran.
Di sektor pariwisata, Fraksi menilai perlu adanya penataan destinasi dan penyelenggaraan event wisata yang terintegrasi antar kabupaten/kota. “Yang utama, di setiap destinasi dan event wisata, harus hadir masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona saat berinteraksi dengan wisatawan,” tambahnya.
Apresiasi atas Dukungan Modal Bank NTT dan Revitalisasi BUMD
Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank NTT dan pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru. Fraksi berharap seluruh kepala daerah di NTT konsisten memberikan penyertaan modal agar Bank NTT dapat memenuhi persyaratan Modal Inti Minimum (MIM) Rp 3 triliun dan menjadi bank daerah yang mandiri dan membanggakan.
Selain itu, Fraksi Golkar mendesak dilakukan revitalisasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jamkrida, PT Flobamor, PT Kawasan Industri Bolok, dan PT Flobamora Bangkit Internasional. Kawasan Industri Bolok dinilai perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pergudangan yang terus meningkat di Kota Kupang, sementara PT Flobamor didorong untuk melakukan diversifikasi usaha yang memiliki prospek bagi daerah.
Tunggakan Pajak
Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik dari kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Rendahnya kesadaran pajak dan kesulitan ekonomi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Fraksi Golkar mendukung kebijakan pemutihan pajak oleh gubernur, namun menekankan pentingnya sosialisasi dan pendataan menyeluruh oleh dinas terkait.
Isu alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman juga menjadi perhatian. Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan penegakan regulasi untuk melindungi lahan pertanian produktif.
Di bidang lingkungan hidup, Fraksi Partai Golkar menyoroti perlunya pelestarian fauna dan flora endemik seperti Rusa Timor dan pohon Cendana, yang belum mendapat perhatian serius dalam lima tahun terakhir. Fraksi juga meminta Pemprov NTT membangun fasilitas tambahan pengolahan limbah medis akibat meningkatnya jumlah rumah sakit dan Puskesmas.
“Jika dikelola secara profesional dan dapat bermitra dengan pihak ketiga, pengolahan limbah medis bisa memberi manfaat ganda: menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah,” tegas Fraksi.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Ranperda RPJMD 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD. (jose/jdz)
