Plt Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing.
KUPANG, mediantt.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, mengatakan, hingga April 2025 ini, Bank NTT berhasil menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga mencapai 2,6 persen.
“Jika tren penurunan NPL ini bisa dipertahankan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, maka Bank NTT berpeluang besar memperoleh kembali kuota penyaluran KUR UMKM dari pemerintah pusat hingga Rp1 triliun,” tegas Plt Dirut Yohanis Landu Praing kepada wartawan di DPRD NTT usai RDP dengan Komisi III, Rabu (23/4/2025).
Dia mengatakan, pembenahan internal yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir membawa dampak signifikan terhadap penurunan NPL yang sebelumnya sempat hampir mencapai 5 persen.
“Kemarin kita sudah lakukan pembenahan, sehingga NPL KUR Mikro dari pemerintah saat ini di angka 2,6 persen. Artinya, ada kebijakan yang kami lakukan sehingga angkanya ini turun,” jelasnya.
Karena itu, dia optimistis, jika tren penurunan NPL ini bisa dipertahankan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Bank NTT berpeluang besar memperoleh kembali kuota penyaluran KUR UMKM dari pemerintah pusat hingga Rp1 triliun.
“Kalau angkanya stabil atau terus turun, maka kuota itu pasti kita dapat. Tapi selama tiga bulan ini kita harus jaga agar NPL-nya tidak naik lagi,” tegasnya.
Menurut dia, selain fokus pada penyaluran KUR, Bank NTT juga tengah mendorong proses digitalisasi untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama di sektor perpajakan.
“Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya. Memang kita arahnya ke sana semua,” ujarnya.
Dia juga menegaskan komitmen Bank NTT dalam mendukung visi-misi kepala daerah di NTT, terutama dalam hal penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami dukung visi misi gubernur, walikota, dan para bupati. Ini kan terkait dengan kesejahteraan, itu yang paling penting,” katanya.
Ditanya soal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Plt Dirut menuturkan, Bank NTT masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena selaku pemegang saham pengendali.
“Kalau soal RUPS, kita tunggu arahan dari Pak Gubernur,” tandasnya. (ab/jdz)
