JAKARTA – Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.
Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.
Setelah melihat hasil tersebut, pimpinan sidang, Azis Syamsuddin lantas menawarkan ke forum untuk menetapkan langsung Airlangga sebagai ketua umum terpilih.
“Sepakatkah untuk mempersingkat dan menetapkan (Airlangga) ketua umum Golkar?” kata Azis di hadapan forum Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
“Setuju!” jawab forum lantang.
Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.
Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan.
Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.
Forum Munas akan dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi.
Bambang Soesatyo Mundur
Sebelumnya, Selasa (3/12), Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar.
Kabar ini diungkap politisi Partai Golkar yang juga ketua tim pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit.
Menurut dia, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu. “Demi menjaga persatuan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan,” ucap Supit.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo menjadi pesaing kuat bagi calon petahana yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Kubu Bambang Soesatyo juga kerap menyampaikan kritik atas mekanisme pencalonan dalam Munas Partai Golkar. Hal terakhir yang dipermasalahkan adalah mengenai surat berisi syarat dukungan 30 persen untuk maju sebagai ketua umum.
Supit memahami bahwa pihaknya masih memiliki dukungan besar agar Bambang Soesatyo maju sebagai calon ketua umum. Namun, langkah ini diambil agar partai beringin itu tak terbelah.
Penekanan Jokowi
Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penekanan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Pertama, ia mengapresiasi situasi politik di internal Partai Golkar yang relatif sejuk saat munas. Menurut Presiden, sedikit banyak situasi di internal Golkar akan memengaruhi stabilitas politik nasional juga.
“Sebetulnya enggak apa-apa dalam kita berdemokrasi juga enggak apa-apa (situasi panas),” ujar Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (4/12/2019).
“Tapi kalau ada jalan persaudaraan, ada jalan kerukunan, kenapa kita tempuh yang panas-panas. Yang saya takutkan, saya ini hanya melihat dari jauh, kalau Golkar ini pecah, jadi partai baru lagi, itu kekhawatiran saya,” tutur dia.
Sebagai partai besar, kata Jokowi, Golkar merupakan aset besar negara ini. Karena itu, ia meminta kepada seluruh kader Golkar untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin itu.
“Sekali lagi, kalau Golkar goyang, perpolitikan nasional juga ikut goyang. Golkar panas, perpolitikan nasional jadi ikut panas. Golkar dingin, perpolitikan kita juga ikut dingin,” imbuh dia.
Kedua, Jokowi berharap, seluruh pihak dapat menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, hal itu juga diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.
Ia pun mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Hong Kong pada saat ini, di mana demonstrasi besar hampir terjadi setiap hari dalam kurun lima bulan terakhir.
Contoh lainnya, terjadi di Chile, di mana kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen memicu gelombang penolakan besar serta mengganggu stabilitas ekonomi negara.
Jokowi mengklaim, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Ketika sejumlah negara tengah berada di jurang resesi atau menuju resesi karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cenderung stabil.
“Coba kita lihat, sekarang ini di negara G20, negara G20 kita berada pada urutan yang kedua. Hari ini sudah di urutan yang kedua,” ujar Jokowi.
“Ya kalau stabilitas politik kita goyang sedikit saja, ini sangat-sangat berbahaya karena itu menyangkut sebuah kepercayaan, menyangkut sebuah trust kepada negara kita. Enggak akan orang berinvestasi ke negara kita Indonesia kalau stabilitas politiknya tidak baik,” tambahnya.
Terakhir, ia berharap, agar Partai Golkar memberikan dukungan terhadap rencana pembahasan Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah ke DPR dalam waktu dekat.
Menurut dia, dengan UU baru itu, pemerintah dapat melakukan adaptasi cepat terhadap sejumlah perubahan yang akan terjadi.
“Kemudian juga kita bisa menarik investasi yang sebesar-besarnya, bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita, dan akhirnya bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Jokowi. (kpc/jdz)
