Frans Sarong
KUPANG, mediantt.com – Jagat politik nasional sedang santer dengan beredarnya isue Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk Partai Golkar dan menjadi ketua umum. Namun Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyebut Golkar memiliki aturan main yang sulit dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi ketua umum.
Wakil Ketua Golkar NTT, Frans Sarong, pun memberi pandangan politik terkait bergulirnya isu seksi tersebut. “Golkar NTT tentu saja amat berbangga kalau Pak Jokowi akhirnya pasti dan resmi bersama Golkar. Lalu apa posisi sepantasnya bagi beliau? Saya kira petinggi DPP Golkar di Jakarta sangat piawai menarasikan judul posisinya yang nyaman dan sepantasnya bagi Pak Jokowi,” kata pensiunan Wartawan Kompas ini kepada mediantt.com, Senin (18/3/2014).
Ditanya apakah Jokowi menjadi Ketum Golkar periode 2024 – 2029, Frans Sarong dengan lugas menegaskan, “Jawabannya, keluarga besar Golkar NTT sudah dengan opsi tunggal, yakni tetap mendorong dan mendukung Pak Airlangga Hartarto atau AH kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan. Hingga hari hari ini dukungan dari keluarga besar Golkar NTT bagi Pak AH bisa dipastikan aklamasi”.
Pertimbangannya, menurut Frans Sarong, “Pak AH adalah ketum yang humble, hangat dan merekatkan. Lebih dari itu, kepemimpinan Pak AH layak dengan apresiasi tinggi. Salah satu contohnya, masalah faksi yang potensial merupakan kelemahan Golkar, tak meriak apalagi mencuat selama kepemimpinan Pak AH”.
Lalu prestasi paling anyar, terang Frans, adalah capaian Golkar melalui Pemilu 2024 ini. Raihan suara Golkar secara nasional di kisaran 15 persen. “Capaian itu tentu saja sebagai lonjakan luar biasa jika mengingat kembali elektabilitas Golkar yang hanya sekitar 8-9 persen per Agustus – September 2023, berdasarkan survei lerbagai lembaga,” tegas politisi Golkar asal Manggarai ini.
Terganjal Banyak Aturan
Dikutip dari detik.com, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, Golkar memiliki aturan main yang sulit dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi ketua umum.
Salah satunya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar yang mengharuskan calon ketua umum menjalani kaderisasi minimal lima tahun.
Hal itu pula yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum lama ini. “Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” kata Aburizal.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa. Ia memaparkan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi Ketua Umum Golkar.
Merujuk AD/ART, calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus pusat atau provinsi selama satu periode penuh dan aktif dalam kepengurusan Golkar selama lima tahun terakhir.
Calon ketua umum juga harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemilik suara.
“Ada juga klausul pernah mengikuti pelatihan Golkar. Untuk menjadi ketua umum Golkar itu syaratnya cukup banyak,” kata Erwin.
Jelang Munas pada Desember 2024, sejumlah nama mulai masuk bursa bakal calon ketua umum. Mulai dari dorongan agar Airlangga Hartarto kembali memimpin hingga Agus Gumiwang Kartasasmita. (jdz/dtc)
