Pimpinan dan Anggota DPRD NTT pose bersama Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake.
KUPANG, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menyatakan bakal memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake. Tapi akan tetap dalam spirit politok Golkar yang selalu kritis, obyektif dan proporsional.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama Penjabat Gubernur, yang akrab disapa Ody Kalake untuk bersatu padu membangun NTT.
“Mari bersama Penjabat Gubernur Bapa Ayodhia G. L. Kalake, kita bersatu padu membangun NTT secara berencana, bertahap dan berkesinambungan menuju NTT yang bermartabat dan semakin maju,” tegas juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Johan J. Oematan, SH, M.Si ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspersi Budaya Tradisional, dalam sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (15/9/2023) malam.
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi Wakil Ketua Dr. Inche Sayuna dan Aloisius Lado Madi dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake. Hadir pula sebagian anggota DPRD NTT, Sekda NTT Kosmas D. Lana, Forkopimda NTT serta pimpinan OPD Provinsi NTT.
Fraksi Golkar yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris Mohammad Ansor juga menyampaikan selamat datang dan selamat mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur NTT kepada Ayodhia G.L. Kalake di tanah leluhur. “Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Viktor B. Laiskodat dan Bapak Josef A. Nae Soi, yang telah selesai mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam masa jabatan 2018-2023,” kata John Oematan.
Fraksi Partai Golkar juga mendukung sepenuhnya kepemimpinan Penjabat Gubernur dengan prinsip hubungan kemitraan yang sinergis dan berlandaskan sikap kritis, obyektif dan proporsional (KOP) bagi percepatan pembangunan daerah. “Fraksi Partai Golkar mengajak semua komponen masyarakat, menyambut hangat kehadiran Penjabat Gubernur dan terus dengan jiwa bergotong royong membangun tanah leluhur,” ujar politisi dari Dapil NTT 2 yang meliputi Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ini.
Terkait Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspersi Budaya Tradisional, Fraksi Partai Golkar menyatakan salut atas proses pembahasan Ranperda yang semula hanya mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, berkembang menjadi Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.
“Hal ini menggambarkan adanya ide-ide kreatif dalam pembahasan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda. Untuk perubahan ini hendaknya didukung dengan kelayakan Naskah Akademik dan dokumen lainnya,” sebut Oematan.
Dia menambahkan, Fraksi Partai Golkar menyimak bahwa keseluruhan isi muatan Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfcsatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional memberi prospek terjadinya nilai tambah ekonomi berbagai bahan baku dan produk lokal dan menjamin efek pengganda (multiplier effect) terjadi di wilayah NTT.
Demikian pula dengan kekayaan intelektual masyarakat baik sebagai kearifan lokal warisan budaya maupun kreativitas masyarakat telah diberi ruang dan peluang berkembang serta advokasi dan pelindungan.
“Fraksi Partai Golkar melihat bahwa kebijakan ini akan bersinergi tinggi dengan pengembangan pariwisata daerah. Karena itu, semua Kabupater/Kota agar menata destinasi wisata unggulan dan menyelenggarakan even-even wisata daerah. Destinasi wisata dan even wisata pada satu sisi akan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan ekspresi budaya. Pada sisi lain, akan menjadi ajang promosi dan pasar bagi produk ekonomi kreatif dan gelar budaya tadisional,” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga berharap, jika kebijakan ini sudah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya bisa memperhatikan perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat lokal yang selama ini lebih tertinggal dari masyarakat migran. “Dengan upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat di NTT maka masyarakat lokal akan bisa akses dan menyerap dana dari berbagai sumber yang masuk ke wilayah NTT dan menggairahkan investasi daerah,” katanya.
Fraksi Partai Golkar meminta agar setelah Perda ditetapkan, pemerintah daerah segera mengadakan sosialisasi, dan merancang pendidikan dan pelatihan wirausaha terutama bagi masyarakat lokal serta berjejaring menggerakkan tanggung jawab sosial dari BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta yang ada di seluruh NTT agar membantu dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR). (llt/sic/jdz)
