KOTA KUPANG – Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menerima Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, di ruang kerjanya, Kamis (7/9). Selain membahas rencana kegiatan dalam waktu dekat, keduanya mengulas tentang upaya penanganan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang.
Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo dan Pratyaksa Candraditya.
Dalam pertemuan tersebut Penjabat Walikota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini sudah berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang, sehingga bisa meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik Tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI belum lama ini.
Dia mengakui, Bank Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. Dia berharap ke depan kerja sama solid ini bisa terus terjalin, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun bersama para Deputi yang hadir juga menyampaikan proficiat kepada Pemkot Kupang dan TPID Kota Kupang atas pencapaian tersebut.
Donny mengatakan, untuk mengendalikan laju inflasi seperti yang ditargetkan butuh usaha bersama dan kerja kolaborasi. Tantangan dalam pengendalian inflasi di Kota Kupang, jelas dia, biasa dialami pada akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, apalagi pengalaman tahun sebelumnya dibarengi dengan cuaca ekstrim.
Yang paling dikhawatirkan, menurut dia, adalah kenaikan harga tiket pesawat dan harga daging-dagingan. Karena itu perlu dibangun komunikasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket pesawat, mengingat NTT merupakan daerah pariwisata.
Untuk mencegah lonjakan harga daging, sebut dia, perlu disiapkan cold storage, kerja sama dengan daerah lain seperti Bali yang menjadi pemasok stok daging. “Khusus untuk beras, Pemkot Kupang perlu menggandeng Bulog untuk siapkan cadangan beras jika terjadi kelangkaan. Saran kami untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga beras bisa dihidupkan kembali semangat untuk makan pangan lokal seperti ubi,” tegas Donny.
Donny juga menjelaskan kontribusi konsumsi pemerintah lewat penyerapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Karena itu dia minta kepada Penjabat Wali Kota Kupang untuk memacu semua perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Kupang agar meningkatkan persentase realisasi APBD sejak awal tahun, tidak hanya menunggu di akhir tahun atau triwulan keempat baru realisasi mendekati 100 persen.
“Target kita pertumbuhan ekonomi Kota Kupang di atas 5 persen. Idealnya inflasi ditekan, pertumbuhan ekonomi naik,” tegasnya.
Donny menambahkan, BI dalam perannya sebagai satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sedang berupaya untuk mewujudkan Kota Kupang yang full digital melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Salah satu cara yang menurutnya memberi poin tinggi dalam penilaian adalah minimal 1 persen dari PAD Kota Kupang dibayarkan melalui kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), baik itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, retribusi pasar dan retribusi parkir serta potensi PAD lainnya.
“Ini perlu diedukasi kepada masyarakat dengan para ASN Pemkot agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” katanya. (ans/jdz)
