Dr. Inche DP Sayuna
KUPANG, mediantt.com – Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche DP Sayuna, mengatakan, saat ini ruang fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang tertekan. Akibatnya, banyak organiasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTT tidak dapat mengeksekusi program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur karena ketiadaan anggaran.
“Kondisi ini memaksa pemerintah mau tidak mau harus melakukan rasionaliasasi anggaran. Karena saat ini kondisi ruang fiskal kita tertekan. Apalagi kapasitas fiskal kita kecil. Bayangkan, banyak OPD hanya tinggal listrik air saja,” tegas Wakil Ketua DPRS NTT dari Fraksi Partai Golkar ini, saat menjadi narasumber Jurnal Pos Kupang, Senin (7/8/2023).
Inche Sayuna mengungkapkan, meski operasional pemerintahan tetap berjalan, namun di sebagian besar instansi tidak lagi melaksanakan program atau kegiatan sebagaimana lazimnya karena tidak tersedianya dana.
Atas kondisi tersebut, sebut dia, DPRD NTT mendorong agar OPD yang dapat menghasilkan PAD tetap didukung agar dengan penganggaran sehingga dapat berkontribusi bagi daerah dalam mencapai keseimbangan fiskal.
Dengan tekanan fiskal yang cukup berat saat ini maka semua OPD termasuk DPRD juga telah melakukan rasionaliasi.
“Kita sekarang push untuk OPD yang menghasilkan PAD saja. Termasulk DPRD juga kita rasionaliasasi. Ini wujud keprihatinan bersama kami mendukung pemerintah untuk rasionalisasi,” ujar Inche.
Dia menyebut kondisi ini terjadi karena ketidakdisiplinan mengelola anggaran daerah. Dia menyebut situasi fiskal daerah yang tertekan saat ini sebagai ‘Kampung lagi tidak baik baik saja’.
Karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah dan dewan harus bertanggung jawab. “DPRD dan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas kondisi saat ini,” tegas politisi Golkar itu.
Menyinggung soal Penjabat Gubernur NTT, dirinya berharap sosok yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dapat memahami kondisi fiskal provinsi NTT yang kini sedang “tidak baik baik saja”.
“Kita (NTT) butuh figur yang tidak sembarangan mengendalikan keuangan. Disiplin aggaran harus diterapkan, bukan sekedar datang menghabiskan uang,” sebut dia.
Adapun provinsi NTT mengalami tekanan fiskal pada tahun 2023 karena harus membayar pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah.
Dia menyebut, konstruksi anggaran hampir di semua perangkat daerah di lingkup Pemprov NTT terpotong separuh dari tahun 2022. Hal ini terjadi karena konsekuensi pemerintah provinsi harus membayar pinjaman daerah.
Berdasarakan kajian fiskal Regional Triwulan 1 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kannwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, pendapatan daerah dalam APBD Provinsi NTT hanya sebesar Rp 4,83 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 352,73 miliar, Transfer sebesar Rp 4,24 triliun dan LLPDyS sebesar Rp 57,99 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Provinsi NTT mencapai Rp 28,15 triliun. Adapun biaya operasi sebesar Rp 1,93 triliun, Modal sebesar Rp 150,06 miliar, tak terduga sebesar Rp 13,19 miliar, dan transfer sebesar Rp 145,73 miliar. (*/jdz)
