BMPS NTT bertemu dan berdiskusi dengan Kepsek SMK Uyelindo Kupang.
KUPANG, mediantt.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK di Kota Kupang sangat memprihatinkan. Jumlah siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota Kupang belum memenuhi Rombongan Belajar (rombel) yang tersedia. Alasannya, sistem PPDB tidak adil dan tidak sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan dalam PPDB.
Dari masalah PPDB yang dialami oleh SMA dan SMK swasta di Kota Kupang, Pengurus BMPS NTT melakukan kunjungan ke 6 SMA dan SMK swasta di Kota Kupang, Kamis (20/7/2023). Ini dilakukan untuk mengambil data yang valid serta berdiskusi langsung dengan para kepala sekolah swasta. Enam SMA dan SMK yang dikunjungi oleh pengurus BMPS NTT, yakni SMK Uyelindo Kupang, SMK Muhamadiyah Kupang, SMA Ki Hajar Dewantoro Kupang, SMK Wira Karya Kupang, SMA Kristen I Kupang, SMK Kristen 2 Kupang.
Kepala SMK Uyelindo Kupang, Maria Magdalena Tri Ratnasari mengatakan, keberpihakan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan Komisi V DPRD NTT belum memberikan rasa adil dalam PPDB bagi sekolah swasta.
“Pembagian kuota siswa baru untuk sekolah swasta dan negeri tidak adil. Bisa saja mereka menyalahkan pihak swasta karena tidak melakukan promosi dan alasan lainnya, tapi kalau tidak didukung dengan kebijakan yang pas akan sama saja. Harus ada kebijakan keras yang tidak ada tawar menawar oleh mereka yang mempunyai kewenangan,” ujarnya.
Hal senada dikeluhkan Kepala SMK Muhammadiyah Kupang, Usman Sakan. Menututnya, PPDB yang dialami oleh sekolahnya mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah jangan hanya membuat regulasi secara tertulis, namun bagaimana cara implementasi dari regulasi itu. Kita berharap jangan ada diskriminasi terhadap sekolah swasta. Kita juga turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” tegasnya.
Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, potret ketidakadilan PPDB tergambar jelas di SMK Uyelindo Kupang. Padahal fasilitas di sekolah tersebut sangat memadai sebagai tempat belajar yang nyaman. Dia pun mengatakan, sekolah seperti SMK Muhammadiyah Kupang saja mengalami goncangan besar dalam PPDB tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Fasilitas SMK Uyelindo Kupang sangat memadai, tapi siswanya tidak ada. Guru-gurunya dari 18 orang, 15 orangnya honorer, yang gaji bulanannya tergantung dana BOS yang diterima. Ini problem serius yang sekolah swasta hadapi. Pemerintah tidak boleh main-main, jangan karena melayani pihak-pihak tertentu akhirnya sekolah swasta yang dikorbankan,” imbuhnya.
“SMK Mumammadiyah adalah sekolah besar, sudah ada sejak tahun 1998, sudah panjang benar jasa dan kontribusinya buat pembangunan SDM di NTT. Karena itu, kami mendesak kebijakan pemerintah harus berpihak kepada sekolah swasta,” tegasnya. (*/jdz)
