Frans Sarong
KUPANG, mediantt.com – Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Manggarai Timur dari Fraksi Partai Golkar, diduga mulai ada hambatan. Dan, hambatan itu justru datang dari Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Provinsi NTT.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Frans Sarong, kepada mediantt.com, Rabu (19/7).
Caleg DPRD NTT dari Dapil NTT 4 (Manggarai) ini membeberkan, ada kabar “janggal” sehubungan proses pengurusan PAW Apolonaris Febrian Anggal (DPRD Manggarai Timur). “Kabar janggal itu terkait saran pejabat Biro Tatapem NTT agar Apolonaris mengontak dan meminta restu Vinsen Reamur (anggota DPRD yang mau di-PAW dan sudah pindah partai lain) terkait pergantian antarwaktu itu. Tentu saja, ini saran aneh dan patut diduga ada permainan kotor di baliknya,” tegas Frans Sarong, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar NTT.
Menurut dia, kabar janggal yang mengecewakan ini disampaikan oleh Apolonaris kepada dirinya di Kupang, Senin 17Juli 2023. Dia (Apolonaris) sudah tiga pekan berada di Kupang dan selalu aktif berkomunikasi dengan sejumlah pejabat Pemprov terutama di lingkungan Biro Tatapem terkait proses PAW-nya tersebut.
“Seluruh berkasnya (lengkap) sudah disampaikan kepada Gubernur NTT melalui Biro Tatapem sejak 14 Juni 2023. Sesuai ketentuan, proses pengurusan hingga pengesahan gubernur selambat lambatnya selama dua pekan atau hingga Rabu (28/6/2023). Tqpi faktanya, hingga saat ini kabarnya simpang siur. Katanya sudah di meja gubernur; sudah ditandatangani gubernur; tapi kabar terakhir mundur lagi; masih proses. Seorang Kabid malah berikan saran aneh tersebut,” jelas mantan Wartawan Kompas ini.
Karena itu, dia berharap jajaran Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT bisa bertanya soal kejelasan PAW ini ke Biro Tatapem Provinsi NTT.
“Mohon berkenan FPG NTT turut membantu menanyakan kejelasan progresnya, termasuk PAW kader kita Sipri Reda untuk DPRD NTT, menggantikan Tomas Tiba yang pindah ke Nasdem,” imbuh Frans Sarong. (jdz)
