FPG Ingatkan Waspadai Oknum Calo BPJS di Kecamatan Miomafo Timur

by -482 views

Bupati David Juandi menyerahkan dokumen LKPJ untuk dibahas DPRD TTU.

KEFAMENANU, mediantt.com – Merespons keluhan warga soal maraknya oknum calo BPJS Ketenagekerjaan di wilayah Kecamatan Miomafo Timur, Fraksi Partai Golkar mengingatkan untuk mewaspadai oknum calo tersebut.

“Maraknya oknum Calo BPJS Ketenagakerjaan dengan modus mengambil iuran dari masyarakat sasaran dalam wilayah beberapa Desa di Kecamatan Miomaffo Timur, namun tidak diatur dengan kuitansi sebagai bukti serah terima jumlah uang iuran. Karena itu ditegaskan agar SKPD atau unit lembaga terkait secepatnya mencari tahu itu dan jika ditemukan indikasi yang merugikan masyarakat, segera diproses hukum guna diadili sesuai hukum yang berlaku, sekaligus memutus mata rantai maraknya perbuatan yang merugikan dan melanggar hak banyak masyarakat terutama yang di pedesaan terpencil dan tertinggal,” demikian terungkap dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD TTU Terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TTU Tahun Anggaran 2022 Dalam Masa Sidang I DPRD TTU Tahun Sidang 2023, Rabu (14/6).

FPG membeberkan, di wilayah Kecamatan Miomaffo Timur kalau masyarakat mendatangi Puskesmas untuk berobat menggunakan Kartu BPJS Kesehatan, ada oknum tenaga medis tidak mau melayani pasien tersebut. Tak tahu entah alasannya apa, namun tenaga medis tersebut selalu mengatakan tidak mau melayani masyarakat yang berobat menggunakan Kartu BPJS. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, di RSUD Kefa juga ada oknum tenaga medis menolak pelayanan BPJS Kesehatan dan malah meminta biaya pada masyarakat kalangan bawah itu berkedok penipuan.

Menurut FPG, perbuatan seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindalanjuti agar tidak merusak kebaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten TTU. FPG juga menegaskan agar SKPD terkait segera turun lapangan untuk mencari tahu hal itu agar segera dituntaskan. “Jika tidak maka lama-lama akan menjadi kesulitan bagi pelayanan medis menggunakan Kartu BPJS Kesehatan”.

FPG juga menegaskan kepada SKPD terkait agar alat kesehatan pada semua Puskesmas baik berstatus rawat jalan dan rawat nginap yang hanya memilik peralatan 02 saja, harus rujuk ke RSUD agar pelayanan Kesehatan tersebut terlaksana sebagaimana mestinya atau efektif.

Kendati dengan berbagai kritik namun FPG MENYATAKAN menerima Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2022 beserta seluruh lampirannya untuk dibahas lebih lanjut. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments