Secara teori, kondisi keuangan kita kritis. Bahkan kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang secara total berada pada kurang lebih Rp 1 triliun.
KUPANG, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT kembali memberi kritik keras terhadap Pemprov NTT. Kali ini FPG soroti keadaan keuangan daerah yang lagi kritis sehingga tidak ada cukup dana untuk mengembalikan bunga pinjaman.
Selain itu, FPG juga meminta penjelasan Pemerintah Provinsi NTT terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank NTT yang terus meningkat tapi penerimaan deviden terus menurun.
Hal ini terungkap dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT dalam Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II Tahun 2023/2024 terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Drs Gabriel Manek, Rabu 24 Mei 2023, Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja PD Flobamor yang dinilai terus merugi dan tidak ada tanggung jawab terhadap penerimaan daerah.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah daerah terkait strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan secara khusus terkait optimalisasi BUMD dan investasi daerah,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyebut jika kondisi APBD Provinsi NTT mengalami tekanan yang sangat berat berdasarkan anaisis ratio kinerja keuangan daerah sejak tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini ditandai dengan kebutuhan fiskal tiap tahun Pemprov NTT terus meningkat, sementara ruang fiskal dan kapasitas fiksal yang sangat terbatas.
“Secara teori kondisi keuangan kita kritis bahkan kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang secara total berada pada kurang lebih Rp 1 triliun. Fraksi Golkar perlu mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan,” lanjutnya.
Beberapa program unggulan pemerintah juga dimintai penjelasan terkait input, output dan benefit yang diperoleh pemerintah dan juga jumlah penambahan aset dan besaran nilainya selama periode ini. Hal ini dimaksudkan agar menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut oleh pemerintah baru.
Program unggulan yang dimaksud antara lain, pengembangan ikan kerapu, pengembangan rumput laut, program TJPS terutama keterlibatan offtaker dalam kredit Bank NTT yang ditanggung oleh para petani, pengembngan kelor, pembuatan pengembangan Sophia, pengembangan bambu, pengembangan industri garam, introduksi sapi wagyo menggantikan sapi ongole di Sumba, pemindahan bibit kerapu dari UPTD BBIP Tablolong ke Mulut Seribu Pulau Rote, integrasi Samsat online dengan Bank NTT, PD Flobamor sebagai pengelola wisata premium Taman Nasional Komodo dan pengelolaan operasional estate di 7 destinasi baru dan dampaknya bagi penetapan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan Provinsi NTT.
“Fraksi Golkar meminta penjelasan kepala daerah tentang input, output dan benefit dan dampak beberapa proram dan kegiatan unggulan sehubungan dengan tidak ada lagi LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT atas prestasi kerja dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. (*/jdz)
