KOTA KUPANG – Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya menuntaskan persoalan kawasan kumuh yang masih ada di Kota Kupang.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur National Slum Upgrading Project (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Neo by Aston Kupang, Selasa (23/5).
Hadir antara lain Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Reza Fahrur Rosi, ST, MT, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT, Roy Marthen, ST, Advisory Kotaku, Ayi Sugandi, Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang, Eksam Sodak, S.SiT, M.Si, pimpinan BUMN, pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang, perwakilan dari perguruan tinggi serta kelompok peduli.
Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota mengatakan, untuk mengurus Kota Kupang supaya tidak kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tugas semua individu yang menetap di kota ini. Menurut dia, perlu keterlibatan dan kolaborasi semua pihak termasuk perguruan tinggi yang melakukan kajian yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
Terima kasih disampaikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT yang selama ini sudah berkolaborasi dengan Pemkot Kupang dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan kumuh terutama pada 20 kelurahan yang masih masuk kategori kawasan kumuh. George juga berterima kasih kepada kelompok pemuda yang peduli dan selama ini sudah turut terlibat dalam penanganan persoalan kumuh. Dia berharap, dengan kolaborasi yang baik dan keterlibatan semua pihak, dalam waktu dekat semua persoalan kawasan kumuh bisa teratasi.
Penjabat juga mengapresiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur National Slum Upgrading Project (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digelar hari ini. Menurutnya, jika ingin sebuah program berhasil maka perlu disiapkan sumber daya manusianya. “Secanggih apa pun teknologi yang disiapkan kalau SDM tidak siap tidak akan berhasil,” ungkapnya.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan untuk mengubah mindset dan kultur masyarakat terutama dalam hal penanganan sampah.
Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Reza Fahrur Rosi, yang mewakili Kepala BBPW mengatakan, dalam rangka menyiapkan keberlanjutan penyelenggaraan penataan permukiman maka perlu diadakan peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan workshop pengelolaan pasca program. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat menyiapkan dan memperkuat terkait kelembagaan BKM/LKM, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun, pengelolaan aset kegiatan skala kawasan, penguatan Pokja PKP dan lainnya. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan penyelenggaraan penataan permukiman yang berkelanjutan.
Panitia pelaksana Vivi Aida Nilam Cahyani, ST, melaporkan, kegiatan peningkatan kapasitas akan berlangsung selama 3 hari sejak 23 Mei hingga 26 Mei 2023. Peserta kegiatan terdiri dari Pokja PKP Kota Kupang, Forum PKP Kota Kupang, Forum BKM, KPP, unsur swasta, Perguruan Tinggi, Kelompok Peduli serta Tim Kotaku.
Adapun narasumber yang disiapkan panitia berasal dari dinas teknis yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, akademisi dari Unwira Kupang serta pemerhati masyarakat. (pkp/ans)
