Gubernur Viktor menerima Hasil Laporan Pengawasan dari Kepala Perwakilan BPKP NTT.
KUPANG, mediantt.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Senin (17/4/2023), menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur Viktor Laiskodat. Ada koreksi untuk diperbaiki oleh Pemprov NTT.
Dalam rilisnya, Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT melaporkan, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius, beberapa pejabat lain. Antara lain, Koordinator Bidang Investigasi Oman Rochmana, Pengendali Teknis Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kholid dan Pengendali Teknis P3 APIP Darma Susilawati.
Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius datang menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP NTT sepanjang Tahun 2022, yang diterima oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, di ruang kerjanya.
“Saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada pak Kaper dan jajaran, karena selama ini Pemerintah Provinsi NTT sangat dibantu dengan berbagai masukan positif yang sangat mendukung proses pembangunan di NTT, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Kolaborasi ini memang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dampak dari pembangunan yang kita laksanakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Laiskodat.
Menurut Gubernur VBL yang didampingi Staf Khusus Bidang Bidang Energi Pertanian, Prof Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D, laporan pengawasan yang diterima, tentunya akan menjadi referensi penting bagi Pemprov NTT untuk melaksanakan program pembangunan di NTT dengan lebih transparan dan akuntabel.
“Ada berbagai hal yang bersifat koreksi positif dan konstruktif dari BPKP, dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari kami sebagai pemerintah, untuk bisa diperbaiki lagi kedepan, sehingga pembangunan di NTT dapat berjalan lebih optimal lagi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT” kata orang nomor satu NTT ini.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius menyampaikan harapan kepada Gubernur VBL agar dalam tahun ini, 23 pemda di NTT bisa meraih Opini WTP atas pelaksanaan tata kelola keuangan negara.
“Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa pada 30 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Kupang, sudah menyampaikan LKPD-nya kepada kepada BPK, dan saya berharap 23 Pemerintah Daerah di NTT bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Perlu kami sampaikan ada 4 pemda yang masih terlambat menyampaikan laporannya, masing-masing; Manggarai, Ngada, Flotim dan SBD. Sejauh ini, kami sudah membangun komunikasi dengan masing-masing pemda untuk segera dipercepat dan kami juga sudah membangun komunikasi dengan BPK Perwakilan NTT,” ungkap Sofyan Antonius.
Putera berdarah Batak ini juga menyampaikan perasaan gembiranya, karena satu-satunya pemda di NTT, yang menyerahkan LKPD paling cepat di NTT bahkan di Indonesia untuk tahun ini adalah Kabupaten Manggarai Barat, dan telah mendapat opini WTP pada minggu lalu.
“Untuk pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) baru dijalankan oleh 12 Pemda di NTT, dan pencapaiannya juga rata-rata baru dibawah 40 persen ini, ini harus dipacu, karena merupakan ekspektasi dari Bapak Presiden untuk dapat dipenuhi, sekaligus untuk mendorong kemajuan pemberdayaan perekonomian masyarakat,” kata Sofyan.
Sofyan menambahkan, stunting di TTS dan Ende juga masih tinggi, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, juga keadaan inflasi, kemiskinan ekstrim, dan pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional di NTT, termasuk sorghum, TJPS dan Kapal Terapung di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Menanggapi pernyataan Sofyan, Gubernur Laiskodat mengatakan bahwa salah satu aspek yang akan digerakkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat kedepan adalah pengembangan koperasi di NTT.
“Kita punya koperasi, nah koperasi kita berdayakan di NTT karena prospeknya lebih baik ketimbang BumDes. Kenapa? Karena kita punya sumber daya manusia dan perencanaan di Koperasi jauh lebih bagus. Karena koperasi pemiliknya bukan perorangan tapi kelompok, sehingga mereka akan lebih giat berpartisipasi untuk maju. Kebijakan politik terhadap BumDes akan saya rubah, pada umunya Bumdes tidak bisa survive karena banyak membuang uang, karena banyak pengamatan BumDes kurang menggerakkan local resourches based nya, karena UMKN tidak diberdayakan di BumDes,” tegas Laiskodat.
Gubernur Laiskodat menambahkan, kedepan Pemerintah Provinsi NTT akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi. (*/jdz)
